Liputan6.com, Jakarta - Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium yang akan dilakukan oleh pemerintah dan PT Pertamina (Persero) ditentang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian bahkan mengatakan, jika BBM jenis ini benar-benar dihapuskan, maka DPR akan mengeluarkan rekomendasi agar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan para direksi Pertamina.
"Kalau itu dilakukan, kami akan rekomendasikan para direksi dan Menteri ESDM diganti, karena itu tidak bisa seenaknya," ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (19/4/2015).
Menurut Ramson, Pertamina harus tetap menyediakan BBM jenis Premium sebagai pilihan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen tetap memiliki banyak pilihan bahan bakar yang sesuai dengan kemauan dan kemampuannya.
"Kalau ada jalan tolnya, tetap ada pilihan tidak masalah. Kalau yang mau pakai ron 92 silahkan, mau pakai yang menengah ron 90 silahkan, yang mau pakai ron 88 juga silahkan," lanjutnya.
Sementara itu, jika penghapusan BBM jenis ini ditujukan untuk menghapus adanya mafia minyak yang selama ini dinilai banyak bermain di impor BBM ron 88, maka hal tersebut bisa ditempuh dengan cara lain seperti melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Impor premium 88 itu disebut banyak pemburu rente. Kalau punya data (soal mafia) jangan hanya bicara saja, bawa ke KPK. Sebab kalau merugikan masyarakat sehingga cost tinggi yang membuat harga tinggi bagi rakyat bisa langsung ditangkap," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengharapkan, produk bahan bakar minyak (BBM) baru Pertalite yang akan dipasarkan dapat menghilangkan Premium dalam dua tahun.
Dengan pemasaran Pertalite bisa mengurangi peredaran Premium dengan kadar Research Octane Number (RON) secara bertahap. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. "Masuk akal karena bertahap RON 88 diganti," kata Sudirman.
Dari rekomendasi tim yang dikomandoi Faisal Basri terserbut, Pemerintah menargetkan premium akan hilang dari perdaran maksimal dua tahun. Sudirman juga menginginkan Premium dapat hilang lebih cepat dari target pemerintah. "Kami berikan waktu paling lama 2 tahun. Syukur-syukur sebelum dua tahun RON 88 sudah diganti," ungkapnya.
PT Pertamina (Persero) berencana mengeluarkan produk bahan bakar minyak (BBM) baru bernama Pertalite pada Mei 2015. BBM yang beroktan 91-92 ini bakal dijual dengan harga di bawah Pertamax.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, saat ini perseroan tengah melakukan persiapan untuk meluncurkan BBM tersebut.
Dengan merilis Petralite, lanjut Wianda, Pertamina berharap akan menambah jenis BBM yang bisa dijual dengan harga komersil tanpa adanya subsidi dari pemerintah. (Dny/Gdn)
Premium Dihapus, DPR Minta Menteri ESDM Dicopot
Penghapusan Premium untuk menghilangkan praktik mafia minyak yang selama ini dinilai banyak bermain di impor BBM ron 88 tersebut.
diperbarui 19 Apr 2015, 18:32 WIBPemilik kendaraan diarahkan untuk mengisi kendaraan mereka dengan Solar non-subsidi dan Pertamax Dex, Senin (4/8/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 Liga InternasionalHasil Liga Champions: 3 Wakil Italia Berjaya
6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Mengapa Publik Tak Akan Melihat Kate Middleton Kenakan Tiara Kerajaan Tahun Ini?
Fakta Unik Pura Mangkunegaran, Keindahan Arsitektur dan Warisan Budaya di Surakarta
KPU RI Sebut Pilkada 2024 Berjalan Sukses Tanpa Kendala Berarti
Astronom Temukan Planet Termuda, Baru 3 Juta Tahun
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Kamis 28 November 2024
Link Live Streaming Liga Champions Liverpool vs Real Madrid, Sebentar Lagi Tayang di Vidio
Andra Soni-Dimyati Unggul Hitung Cepat Pilkada Banten, Disebut Tanda Masyarakat Dukung Perubahan
Pasar Pandansari Balikpapan, Surga Belanja Tradisional yang Wajib Dikunjungi
Kenakalan Gus Miek saat Mondok di Pesantren Lirboyo, Mata Batin KH Makhrus Ali
Hasil Hitung Cepat Internal, Paslon Edo-Farida Unggul di Pilwalkot Cirebon
Bawaslu Temukan Ratusan Kasus Dugaan Politik Uang Selama Pilkada 2024
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 60.883 Ekor Benih Lobster Setara Rp9,1 Miliar di Lampung