Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali santer, setelah lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil jajak pendapatnya, jika mayoritas masyarakat menginginkan ada reshuffle bagi menteri-menteri yang bekerja tak maksimal.
Setelah PDI Perjuangan menyatakan tak ikut campur dalam urusan reshuffle, partai pengusung pemerintah lainnya yakni Hanura ikut bersuara soal isu reshuffle yang kembali mencuat tersebut.
"Dalam seminggu terakhir persoalan reshuffle kabinet menjadi sesuatu yang menarik perhatian banyak orang, khususnya terkait kondisi terkini politik dan pemerintahan Jokowi-JK. Kami dari Hanura melihat persoalan reshuffle ini sebaiknya tak perlu dibesar-besarkan, karena sepenuhnya menjadi prerogatif Presiden," kata Ketua DPP Partai Hanura Miryam S Haryani kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (21/4/2015).
Anggota Komisi V DPR ini menilai, kalaupun Presiden melihat reshuffle adalah sebuah keharusan, Hanura berharap kebijakan tersebut diambil bukan semata-mata karena hasil survei ataupun desakan kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan suatu momentum.
"Akan tetapi benar-benar atas pertimbangan yang matang dan hasil penilaian Presiden terhadap kinerja para menterinya, dengan tidak mengabaikan masukan dari seluruh stakeholder terlebih dari Wapres selaku pembantu utama dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sebagai gabungan partai pengusung," tutur dia.
Miryam berharap, Jokowi harus herhati-hati terhadap isu reshuffle tersebut. Karena tak menutup kemungkinan adanya calon 'penumpang baru' dengan menggelontorkan isu tersebut.
Dia mengibaratkan Jokowi-JK adalah nakhoda sebuah kapal yang sedang berlayar dan memiliki beberapa awak kapal yakni para menterinya yang harus beradaptasi dengan nakhoda dan kapalnya, agar bisa sama-sama menjalankan kapal tersebut dengan baik.
"Jangan sampai karena ingin mengangkut penumpang baru lalu penumpang lama ditinggal di pelabuhan tempat kapal bersinggah. Ini belum sampai tujuan dan baru saja berlayar. Jangan tergoda oleh (calon) awak kapal yang baru yang menjanjikan kemampuan tapi belum jelas seperti apa kemampuannya," tandas Miryam. (Han/Sss)
Miryam Hanura: Reshuffle Jangan Demi Angkut Penumpang Baru
Partai Hanura berharap kebijakan tersebut diambil bukan semata-mata karena hasil survei ataupun desakan kelompok tertentu.
diperbarui 21 Apr 2015, 14:01 WIBJokowi dan JK berpose bersama para Menteri Kabinet Kerja di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014). (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Saat Mbah Kholil Bangkalan Tunjukkan Ka'bah di Makkah dari Lubang Kecil Pengimaman Masjid, Karomah Wali
Marlon Renaldy 'Pak Taka' di Sitkom OB Meninggal Dunia, Ini 6 Potret Kenangannya
Jadwal Sholat Magetan Januari 2025, Panduan Lengkap Waktu Ibadah
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Tradisional: Memahami Karakteristik Utamanya
Ingat Wasit Kontroversial di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Guinea? Kini Diganjar Gelar Pengadil Terbaik 2024
Khusus Tahun Baru 2025, Naik Transjakarta, MRT, dan LRT Bayar Rp 1
Penjualan Bertumbuh, Chery Amankan Merek Terlaris Kedua di China
Profil Satori Anggota DPR RI Fraksi Nasdem yang Diperiksa KPK, Awali Karier sebagai Anggota DPRD Cirebon dan Dikenal Aktif di Dunia Pendidik
Masyarakat di Wilayah Pesisir Jakarta Diimbau Waspada Banjir Rob hingga 3 Januari 2025
5 Alasan Mengapa Jahe Bisa Membantu Menurunkan Kolesterol Tinggi
Melihat Kinerja Saham Emiten Orang Terkaya di Indonesia Sepanjang 2024
Mau Dapat Diskon Tiket Kereta Api Gede-gedean? Simak Caranya di Sini