Menteri Susi Ungkap Penyebab Perbudakan di Kapal Sulit Ditumpas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengaku khawatir pencurian ikan (ilegal fishing) dan perbudakan Anak buah Kapal (ABK) sulit untuk dihilangkan di Indonesia. Salah satu penyebab munculnya kekhawatiran tersebut karena banyak pelaku ilegal fishing dan juga perbudakan yang masuk ke jajaran organisasi atau asosiasi perikanan nasional.

Susi pun memberikan contoh, salah satu direksi PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang diduga menjalankan praktik perbudakan kepada ABK ternyata masuk ke dalam kepengurusan salah satu asosiasi di bidang kelautan.

"Direksi Benjina duduk di Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), saya merasa sangat khawatir akhirnya organisasi prestisius ditunggangi untuk melegalkan ilegal fishing," kata dia, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Belum lagi, langgengnya kasus perbudakan karena dukungan secara terselubung dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Susi mengatakan, memang ada LSM yang benar-benar membantu masyarakat. Namun demikian, ada pula LSM yang berperilaku buruk. "Banyak LSM mengatasnamakan kepentingan nelayan, tapi untuk kepentingan asing," ujarnya.

Susi menegaskan, ilegal fishing merupakan musuh bersama untuk menciptakan kedaulatan laut nasional. Maka dari itu dia berharap supaya masyarakat tidak terjerumus dalam tindakan tersebut. Apalagi, pencurian ikan sarat akan perbudakan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan.

"Sindikat yang tidak punya kemanusian, kasus Benjina orang tua kehilangan anak saat PKL di atas kapal," tandas dia.

Untuk diketahui, salah satu kantor berita asing melakukan investigasi selama setahun mendokumentasikan perjalanan pengapalan makanan laut yang ditangkap ABK dari desa Benjina, Maluku. ABK itu terjebak dalam perbudakan yang berasal dari Myanmar. Mereka dibawa ke Indonesia melalui Thailand dan dipaksa menangkap ikan. Hasil tangkapan kemudian dikirim ke Thailand. (Amd/Gdn)