Liputan6.com, Jakarta - Pidato Presiden Jokowi dalam peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) menyinggung banyak hal. Mulai dari kemerdekaan Palestina, reformasi PBB, keberadaan Bank Dunia, ADB, dan IMF. Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB pun usang dan perlu dibuang.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, pidato Presiden Jokowi yang menggelorakan kembali solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika sangat tepat dan menyentuh persoalan fundamental saat ini yakni ketidakadilan di bidang ekonomi.
"Ajakan Indonesia untuk menjawab ketidakadilan dan ketidakseimbangan dunia, termasuk bagaimana memelopori tatanan dunia baru dengan melakukan reformasi struktural lembaga keuangan global, sangat relevan dan perlu mendapat dukungan semua pihak," kata Hasto kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (22/4/2015).
Menurut Hasto, pidato Presiden Jokowi tersebut sekaligus menegaskan benang merah sejarah kepemimpinan Indonesia sejak KAA, Gerakan Non Blok, dan Conferences of The New Emerging Forces (Conefo) yang dirintis Bung Karno.
"Semangat itulah yang PDIP rasakan. Kini momentum politik kita, untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik agar Indonesia secepatnya menyelesaikan berbagai persoalan internal kita. Pidato Presiden Jokowi angkat martabat dan kepeloporan bangsa Indonesia," ujar Hasto.
Hasto mengungkapkan, Indonesia yang secara geostrategis berada di antara 2 benua dan 2 samudra, memiliki tugas sejarah untuk memainkan peran sentralnya di dalam tatanan dunia baru yang lebih berkeadilan.
Karena itu, Hasto menegaskan, PDIP mendukung sepenuhnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi tersebut. 60 tahun peringatan KAA membuka kembali sejarah kepeloporan Indonesia di dunia international. Ini juga menjadi momentum memulihkan rasa percaya diri dan martabat sebagai bangsa.
PDIP juga berharap, peringatan KAA tersebut tidak hanya menegaskan tanggung jawab sebagai bangsa untuk membangun persaudaraan dunia.
"Karenanya, agenda reformasi arsitektur keuangan dunia yang lebih berkeadilan diharapkan lebih kongkrit dirumuskan," tandas Hasto Kristiyanto. (Mvi/Yus)
Advertisement
