Pelantikan Sederhana untuk Budi Gunawan

Liputan6.com, Jakarta - Lengkap sudah formasi pimpinan Polri. Setelah terjadi kekosongan yang cukup lama di kursi pucuk pimpinan, Jumat pekan lalu Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Jenderal Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan yang juga dihadiri pejabat tinggi negara itu disambut positif banyak kalangan. Dengan adanya Kapolri yang definitif, diharapkan Polri sebagai sebuah organisasi yang besar bisa kembali ditata dan dirapikan menjadi lebih baik lagi.

Tak sampai sepekan, Badrodin Haiti pun mendapatkan pendamping. Komjen Pol Budi Gunawan resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri), Rabu siang, 22 April 2015. Pelantikan yang dipimpin Kapolri itu berlangsung tertutup di Ruang Rapat Pertemuan Utama (Rupatama) Mabes Polri.

Dalam foto pelantikan yang diterima Liputan6.com, sejumlah pejabat teras Mabes Polri terlihat hadir saat pelantikan Budi Gunawan. Di antaranya Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Budi Waseso dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Dwi Priyatno.

"Komjen Budi Gunawan barusan dilantik. Mohon doa restunya, mudah-mudahan pasangan Badrodin Haiti dan Budi Gunawan ini bisa bekerja sama dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa meningkatkan kinerja Polri," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan di depan Rupatama Mabes Polri.

Selain melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Wakapolri, dalam acara itu Badrodin Haiti juga melantik Irjen Pol Syafruddin sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) menggantikan posisi yang ditanggalkan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu. Irjen Pol Syafruddin diketahui sebelumnya menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Berbeda dari Kapolri, pelantikan Budi Gunawan dilakukan secara tertutup dan tidak dihadiri banyak pejabat. Namun, Anton menjelaskan, pelantikan Budi Gunawan dilakukan secara tertutup hanyalah mekanisme sederhana. Alasan lain karena sempitnya waktu Kapolri.

"Tadi mulai (dilantik) sekitar Pukul 14.00. (Pelantikan dilakukan secara singkat) Karena sedang ada pengamanan KAA. Tidak ada apa-apa. Ini rahasia. Ini mekanismenya. Ini adalah internal rumah tangga Polri. Ini kesepakatan bersama. Saya berdiri di sini juga untuk berikan keterangan," beber dia.

Yang jelas, lanjut Anton, waktu yang dimiliki Kapolri tidak banyak. Sehingga harus segera dilaksanakan meski terbilang sederhana.

"Jangan terlalu diperbesar seperti ada kesalahan. Mewah salah, sederhana salah. Ini kesepakatan bersama. Kalau tertutup saya tidak di sini," kata Anton.

Anton menjelaskan, pelantikan Budi Gunawan memang berjalan singkat namun prosedural. Semua petinggi Polri juga hadir. Pelantikan jenderal bintang 3 ini tidak ada yang berbeda atau ditutupi, meski diakui tidak mengundang banyak pihak.

"Dulu waktu Kabareskrim kan sederhana seperti ini. Yang penting mekanisme SOP (standar operasional prosedur) berlangsung. Laporan, penyumpahan, amanat, dan lain-lain. Kan tidak harus diundang sana sini," kata dia.

Sudah Sesuai Prosedur

Kabar soal posisi Wakapolri yang akan dijabat Budi Gunawan sebenarnya sudah santer terdengar pada Selasa malam lalu. Namun, tak ada yang memastikan kebenaran kabar itu. Bahkan, pada Rabu pagi tetap tak ada pihak di tubuh Polri atau pejabat pemerintah lainnya yang bisa memastikan.

Kapolri sendiri saat ditanya media hanya menyebutkan waktu pelantikan, tanpa menyebut nama Budi Gunawan, kendati dia juga tak membantah penyebutan nama itu.

"Nanti sore, belum tahu di mananya, yang pasti di Mabes Polri," kata Badrodin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu siang.

Badrodin juga mengaku sudah memberitahukan pihak Istana bahwa hari ini akan melantik calon Wakapolri. Badrodin menuturkan, pelantikan Jenderal Bintang 3 sebagai Wakapolri sudah melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

"Sidangnya (Wanjakti) memang tanggal 17 (April). Tapi belum bisa keseluruhan, karena sebagian (anggota Wanjakti) masih di luar negeri. Sehingga baru kemarin Selasa lengkap dan kemarin kita laksanakan rapat," tandas Badrodin.

Sayang, meski Kapolri menyebutkan sudah melaporkan tentang rencana pelantikan Wakapolri, pihak di lingkaran Istana dan Presiden mengaku tidak tahu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam pesan singkatnya mengaku belum menerima surat keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) terkait pelantikan Wakapolri baru.

"Saya sudah cek, Setneg belum menerima surat dari Kapolri," ujar Pratikno di Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Namun demikian, tidak adanya surat tersebut menurut Pratikno bukan berarti Presiden Jokowi tidak mengetahui penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Ia yakin, Badrodin telah melakukan komunikasi langsung dengan Presiden terkait hal tersebut.

"Setelah saya cek ke Kapolri, penjelasan beliau bahwa seusai dilantik sebagai Kapolri, Pak Badrodin Haiti melakukan konsultasi ke Presiden tentang bagaimana pengisian jabatan Wakapolri," kata dia.

Pratikno juga mengatakan, kalau Presiden Jokowi telah memberi kepercayaan penuh kepada Kapolri dan Wanjakti untuk memilih Wakapolri.  

"Presiden mengatakan bahwa dalam pengisian Wakapolri, Presiden memberikan kepercayaan kepada Wanjakti dan Kapolri untuk menentukan siapa yang menduduki jabatan Wakapolri, dan kemudian Kapolri akan melaporkannya kepada Presiden," jelas Pratikno.

Demikian pula dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa yang hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengaku tidak tahu sikap Jokowi tentang hal tersebut.

"Enggak, enggak, saya tidak tahu," tutur Suharso sebelum meninggalkan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2015).

Ditanya kedatangannya ke KPK apakah membicarakan soal Budi Gunawan, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu membantahnya. Dia mengatakan hadir di KPK membicarakan mengenai pencegahan korupsi di infrastruktur.

"Tadi bahas soal pencegahan (korupsi) saja. Iya (di infrastruktur). Tapi kita lihat (ke depannya soal pencegahan ini)," jelas Suharso.

Pesan Jokowi

Terkait Jokowi sendiri, keterangannya terkait pelantikan Wakapolri sama sekali tak menyebut soal nama Budi Gunawan. Jokowi justru meminta publik untuk memberi kesempatan kepada Kapolri untuk membenahi institusi Polri.

"Sudah bertemu, saya perintahkan Kapolri untuk melakukan konsolidasi kelembagaan. Dan saya memberikan kesempatan pada Kapolri untuk memperkuat kinerja Polri," ujar Jokowi di sela-sela Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Jokowi mengatakan sudah memerintahkan Kapolri untuk membenahi institusi Polri. Mulai dari perbaikan kelembagaan, kinerja, pengawasan hingga sumber daya manusia (SDM).   

"Dan saya juga sudah perintahkan untuk memperbaiki kelembagaan, mekanisme kerja di internal (Polri), juga pengawasan, kemudian juga pembenahan SDM yang ada," pungkas Jokowi.

Munculnya nama Budi Gunawan sebagai Wakapolri mestinya tak lagi membuat banyak pihak kaget atau menyembunyikannya. Jauh sebelumnya nama Budi Gunawan sudah masuk bursa calon Wakapolri bersama sejumlah nama perwira tinggi Polri lainnya.

Tercatat sejumlah nama jenderal berbintang 3 lainnya di tubuh Polri disandingkan dengan Budi Gunawan untuk posisi ini. Antara lain Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Putut Bayu Seno, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Budi Waseso.

Selain itu ada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri Komjen Djoko Mukti Haryono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Saud Usman, dan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius.

Namun, tak bisa disangkal pula nama Budi Gunawan menjadi titik perhatian karena sebelumnya KPK telah menetapkan dia sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Tidak terima dengan penetapan tersangkanya, Budi Gunawan yang saat itu sudah dicalonkan Presiden untuk posisi Kapolri mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu diterima pengadilan dan penetapan tersangka Budi Gunawan sebagai tersangka dalam dugaan kasus kepemilikan rekening tak wajar dianggap tidak tepat.

Perkara Komjen Pol Budi Gunawan kemudian dilimpahkan ke Kejagung dari KPK. Kejagung kemudian mengembalikan perkara dugaan korupsi Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Hingga tahap ini kasusnya belum ada perkembangan lagi.

Dengan perjalanan yang berliku tersebut, wajar kalau kemudian pelantikan Budi Gunawan menjadi titik perhatian yang membuat pejabat di lingkungan pemerintah sulit memberi keterangan secara terbuka.

Dengan posisi Budi Gunawan yang sebelumnya sebagai calon tunggal Kapolri, banyak yang kemudian meragukan Badrodin Haiti bisa menjadi 'penguasa' di Mabes Polri. Namun, keraguan akan adanya 'matahari kembar' itu dijawab Kapolri dengan tegas.

"Tidak ada (matahari kembar). Saya Kapolri, saya yang pegang komando. Semua ikut perintah saya," tegas Badrodin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin siang.

Waktu yang akan menentukan ketegasan Badrodin atas posisi yang kini ditempatinya. Waktu pula yang akan menguji bahwa Presiden sudah mengambil keputusan yang tepat dengan menempatkan kedua perwira tinggi kepolisian ini di pucuk pimpinan Polri. (Ado/Ans)