Bos Timah Minta Kapal Penambang Ilegal Ditenggelamkan

Liputan6.com, Jakarta - PT Timah (Persero) Tbk (TINS) meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo untuk menenggelamkan kapal maupun perlengkapan para penambang timah ilegal yang marak di Indonesia. Langkah penenggelaman tersebut harus dilakukan untuk membawa Indonesia menjadi negara penentu harga timah dunia.

Direktur Utama PT Timah, Sukrisno mengatakan, komoditas timah saat ini menjadi pembicaraan yang cukup hangat di pemerintahan karena banyak kegiatan penambangan ilegal (illegal mining) di Tanah Air. Selain merusat lingkungan, kegiatan penambangan timah ilegal tersebut  juga merugikan negara.

"Kami sudah mengungkapkannya ke regulator. Pak Joko Widodo (Jokowi) pun sudah mengetahui hal ini, bahkan ada Komisi III DPR yang berkunjung ke Belitung khusus untuk menyoroti persoalan timah, bagaimana pengembangan dan tata kelolanya," tegas dia saat Konferensi Pers Investor Day, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Sukrisno berharap, permasalahan illegal mining komoditas timah dapat ditindaklanjuti dalam sidang kabinet bersama para menteri dan Presiden Jokowi. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengetahui persoalan tersebut.

"Saya sudah sampaikan ke Menko Maritim, kalau illegal fishing bisa ditenggelamkan, kenapa illegal mining tidak ditenggelamkan. Lalu Pak Menko menjawab, kalau illegal fishing banyak orang asing, tapi illegal mining orang lokal. Maksud saya bukan ditenggelamkan orangnya tapi peralatannya," kata dia.

Menurutnya, Indonesia perlu menjadi penentu harga timah pada suatu saat nanti. Cita-cita ini sangat didukung Presiden Jokowi. Namun sekarang ini, pemerintah perlu menekan angka penambangan ilegal di laut sehingga bisa mengontrol harga timah. Selama ini, dengan maraknya penambangan timah ilegal, maka harga sulit untuk dikontrol.

"Tapi saat ini jumlah illegal mining di laut sudah berkurang dari 4.000 penambang, menjadi 1.640 penambang," jelas Sukrisno. Meskipun telah mengalami penurunan, namun jumlah tersebut masih tercatat besar. (Fik/Gdn)