Liputan6.com, Jakarta - Saksi ahli kedua yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Paslyadja telah menyatakan apa yang digugat kuasa hukum Jero Wacik tidak ada di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mantan jaksa itu mengatakan proses praperadilan atas penetapan status tersangka tidak diatur di sana.
Pria yang pernah menjadi jaksa lebih dari 30 tahun itu menjawab pertanyaan dari KPK atas gugatan yang ditujukan tim kuasa hukum Jero Wacik, yaitu bisa tidaknya penetapan status tersangka pada seseorang dipraperadilankan.
"Pertanyaannya apakah itu ditemukan (dalam KUHAP)? Saya rasa itu tidak ada di KUHAP. Dan saya rasa tidak bisa," tegasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2015).
Dalam kesempatannya memberi kesaksian di hadapan hakim tunggal Sihar Purba, Adnan menegaskan kalau pemohon hanya dapat melakukan praperadilan di luar dari penetapan status tersangka, seperti mempraperadilankan masalah kewenangan.
"Bukan status tersangkanya, tapi wewenangnya. Misalnya penangkapan, penggeledahan, dan lain-lainnya, hakim bisa melihat apa ada yang dilanggar di sana dalam prosesnya. Hanya kewenangannya yang dipraperadilankan. Itu yang bisa dicek dan ada ketentuannya, sah atau tidaknya suatu penahanan, penyitaan, atau penggeledahan," tambahnya.
Untuk menambah keyakinan tim KPK, mereka pun kembali menanyakan soal penetapan tersangka jika mengacu pada Pasal 95 KUHAP mengenai ganti kerugian. Dalam pasal tersebut dituliskan:
"Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili, atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan"
Hal tersebut pun langsung dijawab oleh Adnan Paslyadja. "Tindakan lain di Pasal 95 ada penjelasan tindakan lain, tapi itu tidak ada kata penetapan tersangka," jelas saksi ahli yang juga bersaksi dalam praperadilan Budi Gunawan dan Sutan Bhatoegana. (Han/Ado)
Saksi Ahli KPK: Praperadilan Penetapan Tersangka Tak Ada di KUHAP
Adnan menegaskan pemohon hanya dapat melakukan praperadilan di luar dari penetapan status tersangka.
diperbarui 24 Apr 2015, 19:58 WIBHakim tunggal, Sihar Purba saat memimpin sidang lanjutan praperadilan mantan Menteri ESDM, Jero Wacik terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2015). (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Apa Tujuan Upacara Bendera: Makna dan Manfaat Penting bagi Generasi Muda
Putusan MK Hapus Presidential Threshold, Baleg DPR: Saat Ini Butuh Sejumlah Revisi Undang-Undang
6 Hal yang Tidak Boleh Kamu Toleransi dalam Hubungan
ASDP Layani 13.288 Perjalanan Kapal pada Nataru 2024
Daya Tarik Tropikana Waterpark Depok, Destinasi Wisata Air Seru untuk Keluarga
Kriss Hatta Beberkan di Balik Kontroversi Gimmick Kisah Cintanya dengan Anak di Bawah Umur
Manchester United Rela Pinjamkan Antony di Januari 2025, tapi...
Kate Middleton Daur Ulang Busananya dengan Aksesori Pita Beludru, Jadi Inspirasi Tren Fashion Terbaru
Resep Roti Kukus Lembut dan Mengembang Sempurna, Langkah-Langkahnya Mudah Diikuti Anti Gagal
Resep Kue Lumpur Labu Kuning: Camilan Tradisional yang Lembut dan Lezat
Viral Ibu Dandan Tebal Saat Mau Melahirkan Jadi Sorotan, Demi Sambut Bayi
Makan Bergizi Gratis Dimulai Senin Besok, SPPG Halim Siapkan Menu Ayam Teriyaki-Tumis Wortel