Menteri Susi Diminta Bangun Pelabuhan Untia Makassar

Liputan6.com, Makassar - Peranan dan sepak terjang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti kembali dinanti oleh masyarakat. Selain menangini isu perbudakan dan illegal fishing, Menteri Susi juga diharapkan untuk bisa mendorong pembangunan pelabuhan khusus perikanan Untia, Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan, HM Busrah Abdullah mengaku, dengan tersedianya dermaga khusus perikanan di Kota Makassar tersebut maka wilayah Untia akan jadi magnet di sektor perikanan sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia pun menjelaskan, Pelabuhan Untia bisa membangkitkan gairah pelaku usaha lainnya untuk menginvestasikan modalnya dalam sektor barang dan jasa penunjang di sekitar area pelabuhan perikanan. "Dampak positif jika grand desain pembangunan Pelabuhan untia cukup besar," jelasnya, Minggu (26/4/2015).

Sayangnya, Proyek Pembangunan pelabuhan khusus perikanan Untia tersebut mangkrak. Pembangunan pelabuhan yang sebenarnya sudah mulai digarap sejak 2005 itu tak ada perkembangan. Karena keterbatasan anggaran, akhirnya proyek ini terkatung-katung.

Bahkan sejak proyek tersebut mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 dengan nilai kontrak lebih dari Rp 90 miliar melalui kontraktor pelaksananya PT Suramadu-Rama, KSO seakan tidak mampu berbuat banyak karena penimbunan materialnya sempat terhenti pada Januari lalu.

Dari pantauan Liputan6.com, di lokasi proyek pelabuhan khusus perikanan Untia, sama sekali tidak ada aktivitas. Yang ada hanya seorang warga sekitar kampung Untia yang diberdayakan memantau lokasi proyek di pos penjagaan. "Sudah lama penimbunan materialnya ke laut berhenti, dan tidak tahu apa alasannya," ucap Nasir, warga Untia kepada Liputan6.com.

Busrah menambahkan, memang selama ini minimnya sarana prasarana kapal tangkap ikan yang memadai menyulitkan nelayan Sulawesi Selatan berbicara banyak menyangkut hasil tangkapan dengan daerah lain.

"Selain kapal, masalah yang dialami nelayan adalah ketersediaan SPBU khusus nelayan dikawasan pesisir yang belum ada. Menyusul dengan belum adanya bangunan gedung pendingin dengan kapasitas yang memadai," ucap Busrah Abdullah.(Eka Hakim/Gdn)