‎JK Ungkap Dalang Perusak Hutan Indonesia

JK menuturkan 50 tahun lalu hutan Indonesia belum ada yang dirusak, masih asri dan hijau.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 27 Apr 2015, 12:17 WIB
Wapres Jusuf Kalla (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Bila ekosistemnya rusak, dampaknya akan berpengaruh pada seluruh dunia. Menjaga ekosistem merupakan tanggung jawab dunia, bukan hanya tugas Indonesia saja.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Tropical Landscapes Summit: a Global Investment Opportunity di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (27/4/2015).

"Kita harus kerja sama untuk memberantas yang merusak hutan kita. Menjaga hutan bukan tugas Indonesia dan negara-negara tropis saja," kata pria yang akrab disapa JK ini.

JK menuturkan 50 tahun lalu hutan di Indonesia belum ada yang dirusak, masih asri dan hijau. Namun negara-negara maju datang dan mulai melakukan eksploitasi dengan tidak bertanggung jawab.

"Saya bilang 50 tahun lalu, hutan kita bagus 100 juta hektare dan siapa yang hancurkan? Itu negara-negara maju. Kita nggak tahu cara hancurkan hutan sampai negara Amerika bawa Caterpillar dan hancurkan hutan. Setelah mereka datang, perusahaan Jepang datangkan Komatsu dan hancurkan (hutan) lebih banyak lagi. Korea datang dengan Hyundai," jelas dia.

‎"Jika Anda ingin lakukan mitigasi perubahan iklim, jangan salahkan negara tropis seperti Indonesia dan Brasil. Tapi tetap pakai furnitur murah dari kami, Anda harus bayar lebih mahal," tambah JK.

Kabut Asap

‎Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini menuturkan, saat ada kabut asap, pihak Singapura dan Malaysia memprotes pemerintah Indonesia. Namun pemerintah tidak pernah dan tidak akan meminta maaf kepada negara-negera yang terkena imbas.

"‎Karena 10 dan 11 bulan mereka menikmati iklim bagus dari hutan kita, tapi mereka tidak bilang terima kasih, cuma 1 bulan (insiden asap) saja mereka komplain," ujar JK.

Untuk menjaga paru-paru Indonesia tetap sehat, pemerintah pun memberlakukan moratorium pembalakan hutan. Selain itu, insentif diberikan bagi perusahaan yang menjalankan bisnis dengan ramah lingkungan. Insentif berupa tax holiday dan tax allowance.

"Kita punya peluang daur ulang, terapkan aturan hijau. Kita telah amati ‎perusahaan yang gunakan ekonomi hijau dan beri sertifikat, ini insentif bagi mereka," tandas JK.

Acara ini juga dihadiri Kepala Staf Presiden Luhut Panjaitan, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani. Hadir pula mantan Presiden Meksiko Felipe Calderon. (Ali/Sss)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya