Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kinerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terlalu lamban.
Selama enam bulan bekerja, pelaku usaha belum melihat bahkan merasakan hasilnya sehingga Presiden harus segera mengevaluasi kinerja para menteri.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pergantian atau reshuffle kabinet merupakan keputusan Presiden Jokowi.
"Evaluasi tetap perlu, tapi perform atau tidak perform-nya seorang menteri, menjadi keputusan Presiden untuk me-reshuffle-nya. Yang penting, kami enggak mau melihat pemerintah jalan masing-masing," ucap dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Dia berpendapat, harapan masyarakat termasuk pengusaha terhadap Jokowi dan para menterinya terlalu tinggi guna mengerjakan berbagai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di pemerintahan sebelumnya. Namun kenyataannya berbeda.
"Ini kurang cepat hasilnya, belum kelihatan, jalannya kurang cepat. Itu bukan cuma karena skill menteri, tapi juga masalah birokrasi pemerintah," ujarnya.
Namun demikian, lebih jauh Shinta menjelaskan, selama enam bulan menjalankan perannya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong investasi, seperti layanan terpadu satu pintu (one stop services), fasilitas insentif, niat membangun infrastruktur diantaranya pembangkit listrik 35 ribu megawatt (Mw) dan sebagainya.
"Pemerintah mau fokus peningkatan ekspor dan mengurangi impor, itu bagus. Tapi stop impor perlu hati-hati, dievaluasi lagi karena ada perusahaan yang masih butuh impor banyak baik produk maupun bahan baku. Jadi butuh waktu panjang," tegas dia.(Fik/Nrm)
Advertisement
