Liputan6.com, Jakarta - Masalah reformasi dewan keamanan (DK) PBB terus menggema dalam beberapa pertemuan tingkat dunia. Termasuk juga dalam Konfrensi Asia-Afrika (KAA).
Indonesia pun mengambil sikap dalam masalah ini. Pemerintah memastikan mendukung reformasi DK PBB.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mendukung reformasi DK PBB," sebut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir di Kantornya, Rabu (29/4/2015).
Reformasi yang didukung RI terjadi dalam sejumlah sektor. Yaitu di antaranya pencabutan hak veto.
"(Reformasi yang didukung) Termasuk perluasan anggota tetap, tidak tetap dan Penggunaan veto," kata dia.
Menurut pria yang kerap disapa Tata ini, reformasi sangat penting dilaksanakan. Karena ke depannya DK PBB akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. "(DK PBB akan menjadi) lebih efektif, efesien dan lebih mengedepankan kepentingan seluruh negara tidak hanya sekelompok," pungkas Tata.
Duta Besar RI untuk PBB Desra Percaya menambahkan, Indonesia setuju dengan usulan penambahan ini. Penambahan tersebut pun harus diikuti dengan penghapusan veto.
Advertisement
Meski demikian, Desra mengatakan untuk mengegolkan keinginan perluasan DK PBB pastinya tak akan mudah. Sebab, beberapa pihak berbeda pendapat soal ide reformasi yang terus bergulir ini.
"Ini akan menjadi situasi most unlike ya karena prosesnya sulit dikunci oleh anggota (tetap) DK PBB supaya tidak terjadi," terang Desra.
"Posisi kita realistis bahwa betul harus ada reformasi penambahan anggota dengan angka yang disepakati jangan bicara dulu permanen atau tidak permanen. Tapi faktanya kalau kita bicara permanen akan sangat kontensius," ucap Desra. (Tnt/Mut)
