Kemenkeu Minta Tambahan PMN Rp 13,16 Triliun di 2016

Pemerintahan Jokowi sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 untuk diserahkan finalisasinya pada Mei mendatang.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 30 Apr 2015, 17:55 WIB
(Foto: Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 untuk diserahkan finalisasinya pada Mei mendatang. Namun beberapa lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diusulkan untuk mendapat tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2016.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Hadiyanto mengungkapkan, suntikan modal tahun depan untuk lembaga di bawah Kemenkeu sudah tersusun. Totalnya mencapai Rp 13,16 triliun untuk lembaga tersebut.

"Untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ada tambahan PMN Rp 5 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp 5 triliun, Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 1 triliun, Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) dan Geodipa Rp 1,16 triliun," jelas Hadiyanto di Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Menteri BUMN, Rini Soemarno terlihat berbincang saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Jumat (24/4/2015). Rini meminta izin penambahan modal untuk Adhi Karya, Waskita Karya dan Aneka Tambang (Antam). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Sementara untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikatakan dia, Kemenkeu masih menunggu perhitungan dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Pasalnya saat ini, kebutuhan PMN untuk perusahaan pelat merah sedang diitung secara rinci.

"BUMN masih menghitung kebutuhan BUMN apa saja yang bakal dapat PMN dan prioritasnya untuk apa. Tentu perhitungan itu harus diusulkan ke Kemenkeu. Kita juga akan menguji rencana bisnisnya," cetus dia. (Fik/Ndw)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya