Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono optimistis akan menang dalam sengketa kepengurusan Partai Golkar yang digugat oleh Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Alasan Agung, keterangan Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi telah memperkuat keyakinannya.
"Dengan adanya keterangan seperti itu, kami optimistis bisa menang. Karena poin tersebut yang selama ini menjadi perdebatan. Keputusan Menkumham adalah amar putusan Mahkamah Partai Golkar yang bersifat final dan mengikat," kata Agung saat dihubungi, Sabtu (2/5/2015).
Menurut dia, surat ketidakhadiran Muladi selaku Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) di sidang PTUN Jakarta pada Senin 27 April lalu semakin menegaskan putusan MPG yang selama ini menjadi polemik sudah jelas.
Dalam keterangan tertulis yang dibacakan dalam lanjutan sidang PTUN itu, Muladi menjelaskan bahwa putusan MPG bersifat final dan mengikat secara internal, dan tidak benar apabila dinyatakan tidak ada putusan yang diambil MPG.
Menurut Muladi, perbedaan pandangan antara 4 hakim harus dibaca sebagai satu kesatuan, karena putusan itu ditandatangani secara kolektif.
Muladi pun menegaskan dalam kesempatan terdahulu, dirinya sudah pernah menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dari kubu Aburizal maupun Agung Laksono, sehingga sikap dan pandangannya baik terhadap putusan MPG dan SK Menkumham sejatinya sudah tersurat dan tersirat dalam 2 jawaban itu.
Putusan MPG Tak Bisa Dibatalkan
Lebih lanjut Agung menjelaskan, sesuai UU Partai Politik (Parpol), putusan MPG bersifat final dan mengikat. Artinya putusan MPG tidak bisa dibatalkan atau digagalkan oleh pengadilan mana pun, termasuk PTUN.
Dari 4 hakim MPG, 2 hakim memenangkan Munas Ancol, sementara 2 hakim lainnya tidak memberikan pandangan. Dengan amar putusan seperti itu, tambahnya jelas PG hasil Munas Ancol adalah yang sah.
"Kalau pun ada yang mengatakan MPG tidak memberikan putusan, itu penyesatan. Putusannya sudah jelas, 2 memenangkan kami, dan 2 lainnya tidak memberikan pandangan. Menkumham hanya mengadopsi putusan itu," jelas mantan Menko Kesra tersebut.
Agung juga menjelaskan, Surat Keputusan (SK) dari Menkumham yang mengesahkan kepengurusan yang dipimpinnya tidak ada yang salah, SK yang dikeluarkan berdasarkan putusan MPG. Dengan demikian, tambahnya PTUN tidak bisa membatalkan SK Menkumham tersebut karena hanya mengadopsi putusan MPG. (Fiq/Ado)
Agung Laksono Optimistis Menangkan Sengketa Golkar di PTUN
Menurut dia, surat ketidakhadiran Muladi selaku Ketua MPG di sidang PTUN semakin menegaskan putusan MPG yang menjadi polemik sudah jelas.
diperbarui 03 Mei 2015, 06:23 WIBAdvertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Prabowo Resmi Naikkan Gaji Guru Mulai 2025, Ini Besarannya
350 Font Quote Inspiratif untuk Desain Keren dan Berkelas
350 Quote Gadis Kretek yang Menginspirasi dan Menyentuh Hati
Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 10 Persen di Masa Libur Nataru Selama 16 Hari, Berlaku Mulai Kapan?
350 Beach Quotes untuk Menyegarkan Hati dan Pikiran
Koalisi Perubahan Tumbangkan Rezim PKS di Depok Usai 20 Tahun Berkuasa
Amman Mineral Internasional Kantongi Laba USD 720 Juta hingga Kuartal III 2024
2 Tahun Vakum, Huawei Gebrak Pasar Indonesia dengan Pura 70 Ultra Seharga Rp 18 Juta
Hukum Adalah Sistem Aturan dan Tata tertib, Pahami Definisi, Jenis, dan Penerapannya
350 Food Quote Inspiratif untuk Menggugah Selera dan Bangkitkan Semangat Memasak
Hasil Quick Count Pilgub Jatim 2024 Terkini, Paslon Khofifah-Emil Unggul
Rupiah Loyo Jelang Nataru, Pemerintah Masih Pede Wisatawan Mampu Genjot Ekonomi