Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) kecewa dengan opsi yang ditawarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Menurut Organda, 2 opsi yang ditawarkan tidak menguntungkan kedua belah pihak.
"Disuruh pilih 2 opsi yang sama-sama rugi," ujar Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan dalam jumpa pers di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2015).
Dia pun berharap, pihaknya bisa duduk bersama Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok untuk membahas masalah ini. Terutama dalam mencari jalan keluar yang bisa menguntungkan kedua pihak.
"Kita berharap mau duduk satu meja sama Pak Gubernur dan Dewan Transportasi Kota Jakarta," ujar Shafruhan.
Sekadar informasi, Pemprov DKI Jakarta berencana menghapus operasional bus APTB di Ibukota. Ada sejumlah alasan Pemprov ingin mengambil kebijakan tersebut. Salah satu alasan, APTB kerap 'ngetem' atau berhenti sembarangan di jalan untuk menampung penumpang, sehingga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat.
Dinas Perhubungan dan Transportasi Pemprov DKI pun menawarkan 2 opsi. Pertama, menjadikan APTB sebagai bus pengumpan (feeder) untuk Transjakarta yang hanya beroperasi sampai di koridor bus Transjakarta di kawasan perbatasan Jakarta dengan kota-kota penyangga.
Opsi kedua, tetap membebaskan bus APTB masuk jalur bus Transjakarta, tapi dengan syarat sistem pengelolaannya mengikuti aturan yang diterapkan dalam pengelolaan layanan bus Transjakarta tanpa kompensasi pembayaran. (Ans)
Advertisement
