PKB dan PDIP Minta Reshuffle Kabinet Segera Dilakukan

Anggota Komisi IV DPR itu mengatakan, bila kinerja Kabinet Kerja tidak segera diperbaiki akan menganggu masyarakat.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 08 Mei 2015, 11:34 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/4/2015). Agenda tersebut membahas RKP 2016 dan pengarahan kepada menteri kabinet kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Meski baru sekadar wacana, reshuffle atau perombakan kabinet ternyata didukung banyak pihak. Termasuk partai politik pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Politikus PKB, Daniel Johan mengatakan, Presiden Jokowi harus segera mengambil sikap terkait reshuffle. Apakah akan benar-benar melakukannya atau tidak.

"Yang pasti indikator ekonomi drop. Jadi harus segera perbaiki kinerja. Jangan sampai masyarakat frustasi tidak memiliki harapan," kata Daniel, Jumat (8/5/2015).

Menurut anggota Komisi IV DPR itu, bila kinerja Kabinet Kerja tidak segera diperbaiki akan menganggu masyarakat.

"Bisa gawat, pertumbuhan drop, pengangguran, kemiskinan meningkat, pendapatan dan daya beli masyarakat drop, harga-harga malah naik membuat sektor riil berhenti," tutur Daniel.

Politikus PDIP TB Hasanuddin mengungkapkan, reshuffle memang hak Presiden. Tapi dia menegaskan pentingnya segera merombak kabinet.

"Kalau saya jenderal di pertempuran, punya kolonel yang tak tahu strategi dan penakut, ya saya ganti kolonelnya," ujar TB Hasanuddin.

Namun TB Hasanuddin mengingatkan, untuk tidak melihat ada maksud tersembunyi dalam perombakan kabinet.

"Sekarang banyak orang tak menghendaki reshuffle karena ada udang dibalik batu biar tambah amburadul. Itu namanya politik kotor. Ketika Presiden melakukan reshuffle akan dikecam dan ketika tidak ada reshuffle pun akan dikecam pula," tutur dia.

Ramai diberitakan, kemungkinan reshuffle akan dilakukan 3 bulan mendatang atau usai Lebaran. Sejumlah nama menteri disebut-sebut akan diganti. (Sun/Mut)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya