Liputan6.com, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan pertumbuhan ekonomi hanya 4,7 persen pada kuartal I 2015 salah satunya disebabkan oleh kurang cakapnya tim ekonomi dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tim ekonomi ini dinilai malah semakin memberatkan masyarakat, sehingga daya beli semakin menurun.
Advertisement
"Ada problem kecakapan dalam mengelola ekonomi. Kebijakan pemerintah bukan menstimulus justru malah menganggu," ujar Enny di Kantor Indef, di Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Dia menjelaskan, permasalahan pertama pada Kabinet Kerja ini ada pada tim perencana yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kementerian ini dinilai tidak memberikan banyak andil pada perencanaan pembangunan ekonomi nasional sehingga menterinya dianggap pantas untuk di-reshuffle.
"Kalau rencana bagus dan mudah diimplementasikan, itu akan lancar saja. Kalau rencananya tidak bisa menjawab problem, rencananya itu yang harus dievaluasi," lanjut dia.
Enny menjelaskan, program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ada saat ini tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan RKP pada masa pemerintah sebelumnya. Sebagai contoh, pemerintahan Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggir belum tercermin dalam rencana kerja tersebut.
"Padahal taglinenya luar biasa, membangun dari pinggir. Ini yang tidak diikuti dari perombakan, perencanaan dan alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah. Daerah pelosok malah semakin terpinggirkan," kata Enny.
Selain Kementerian PPN/Bappenas, kementerian lain yang dinilai pantas untuk di-reshuffle adalah dua kementerian koordinator, yaitu Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kedua kementerian tersebut selama ini dinilai belum melakukan tugasnya mengkoordinir kementerian-kementerian di bawahnya dengan baik.
"Kalau koordinasi ya Menteri Koordinator (Menko). Kalau misalnya koordinasi tidak jalan, ya Menko. Menko ada dua yaitu maritim dan ekonomi," ujar Enny. (Dny/Ahm)
