Pemerintah Bakal Investigasi 600 Pengungsi Rohingya di Aceh

Diduga kuat sebelum menginjak Bumi Serambi Mekah itu, para pengungsi Rohingya ini sudah berada di laut lepas selama beberapa pekan.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 11 Mei 2015, 15:55 WIB
Para pengungsi etnis Rohingya tidur di tempat penampungan di Lhoksukon, Aceh, Senin (11/5/2015). Sekitar 500 migran terdampar di pantai Aceh setelah terapung-apung di laut selama sebulan karena kehabisan bahan bakar. (REUTERS/Roni Bintang)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 600 pengungsi Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh dikabarkan terdampar di wilayah Aceh setelah diselamatkan nelayan lokal.

Diduga kuat sebelum menginjak Bumi Serambi Mekah itu, para pengungsi Rohingya ini sudah berada di laut lepas selama beberapa pekan.

Merespons kabar tersebut, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri angkat bicara. Mereka berjanji menyelidiki alasan para pengungsi itu bisa sampai di Aceh.

"Pemerintah tentu saja pertama menginvestigasi dulu penyebab dan sebagainya," kata Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir, di Gedung Nusantara Kompleks Kemlu, Jakarta, Senin (11/5/2015).

Dia mengatakan, investigasi tersebut tidak akan dilakukan pemerintah seorang diri. Namun, akan menggandeng sejumlah pihak, baik dari dalam dan luar negeri. "(Akan) Ada juga koordinasi antara kementerian dan lembaga, apakah itu polisi," tutur dia.

"Mungkin kita akan melibatkan IOM (international organisation for migration). Itu adalah proses yang biasa," pungkas Fachir.

Pengungsi Rohingya merupakan salah satu masalah kemanusian yang paling disorot dunia saat ini. Sebab, Myanmar tempat penduduk Rohingya tinggal menolak memberi kewarganegaraan bagi etnis tersebut.

Pada Juni dan Oktober 2012, kerusuhan bernuansa etnis pecah di negara bagian Rakhine, Myanmar. Puluhan ribu warga Rohingya kemudian meninggalkan wilayah mereka. Kekerasan etnis ini setidaknya menewaskan ratusan orang dan membuat 140 ribu warga minoritas tersebut kehilangan tempat tinggal.

Reuters menulis, Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar meski telah tinggal beberapa generasi di negara yang dulunya bernama Burma tersebut. Praktis, mereka sulit mendapatkan pekerjaan, sekolah ataupun jaminan kesehatan. (Ndy/Yus)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya