Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program Sejuta Rumah pada 2015. Namun berbagai masalah sudah menghadang program yang ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mulai dari anggaran, lahan sampai perizinan.
Pengamat Properti sekaligus Direktur Housing Urban Development Zulfi Syarif Koto mengungkapkan, program Sejuta Rumah bukan semua mencakup hunian bersubsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Advertisement
"Tapi terdiri dari pembangunan rumah komersial, rumah umum dan rumah swadaya tanpa FLPP atau subsidi KPR. Dibangun juga rumah khusus yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD, dan rumah FLPP," ucap dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Selasa (12/5/2015).
Zulfi menuturkan, ada lima faktor yang akan mendukung keberhasilan program Sejuta Rumah dari pemerintah, antara lain :
1. Benahi regulasi atau dipaduserasikan
2. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, pengembang, masyarakat dan seluruh stakeholder
3. Meningkatkan insentif artinya ada kemudahan bantuan untuk pemerintah daerah (pemda), pengembang, konsumen yang tertuang dalam Undang-undang (UU).
4. Memaduserasikan kelembagaan
5. Mensosialisasikan program Sejuta Rumah
"Kalau dilakukan secara intensif, komitmen maka program ini akan berhasil. Tapi kalau cuma setengah-setengah, ya gagal. Apalagi masyarakat, pengembang dipalak oknum, sama aja bohong," terang Zulfi.
Sebelumnya, Ketua Umum APERSI, Eddy Ganefo mengaku sangat mengharapkan kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada pelaksanaan groundbreaking Sejuta Rumah di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2015.
Namun harapan itu pupus ketika dua pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut absen dari agenda penting ini. Padahal kata Eddy, kehadiran kedua menteri itu sangat ditunggu mengingat akan ada penandatanganan perjanjian (Memorandum of Understanding/MoU) terkait permasalahan lahan dan perizinan.
"Tadinya mau MoU antara Mendagri, Menteri ATR, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) soal tanah dan izin, tapi Mendagri dan Menteri ATR tidak datang," keluh dia.
Bahkan dia mengutarakan kekesalannya dengan lontaran pernyataan untuk mengganti Menteri ATR Ferry dan Mendagri Tjahjo Kumulo. "Diganti saja menteri seperti itu," ucap Eddy.
Persoalan lain pada program sejuta rumah, tambah Eddy, belum ada kebijakan yang diteken untuk penambahan dana subsidi bunga, serta belum ada kepastian dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Artinya program Sejuta Rumah tidak serius," kritik dia. (Fik/Ahm)
