Liputan6.com,Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) semakin agresif membantu pengusaha melalui berbagai kebijakan. Selain dukungan pembangunan technopark di 100 wilayah di Indonesia, pemerintah juga memberi berbagai insentif untuk mendorong pertumbuhan jumlah pengusaha di Tanah Air.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengungkapkan, technopark yang merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga riset dan pusat pengembangan bisnis akan dibangun di 100 wilayah Indonesia.
"Masalahnya technopark tidak selalu berhasil secepat yang kita harapkan. Maka tadi di rakor kita bahas dari A sampai Z supaya konsep science dan technopark bagus," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (12/5/2015).
Guna mendorong pengembangan bisnis di technopark, pemerintah juga berencana memberi insentif tax holiday bagi perusahaan skala kecil. Insentif ini sedang dibahas Menko Sofyan bersama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Di samping itu, pemerintah berencana memberikan izin pengembangan bisnis, kredit modal, kredit penjaminan dan sebagainya.
"Kalau butuh partner juga kita carikan supaya mereka berkembang. Membuka akses marketing, membantu apa yang mereka perlukan, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan lainnya," jelas dia.
Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Teknologi M Nasir menambahkan, pemerintah membahas peraturan presiden mengenai kewirausahaan supaya jumlah pengusaha meningkat di Indonesia. Pemerintah pun memperbaiki beberapa peraturan, diantaranya soal technopark.
"Peraturan Pemeirntah dan Peraturan Menteri soal tax holiday, bebas pajaknya, asuransi. Jika gagal, pemerintah menanggulangi risikonya serta insentif royalti untuk inventor yang selama ini belum baik," papar dia.
Nasir menjelaskan, technopark yang sudah dibangun ada di 4 wilayah dan akan menyusul di 4 wilayah selanjutnya. Diantaranya, di Solo, Sragen, Palembang, Kaur Bengkulu. Sedangkan yang belum dibangun, Kalimantan Utara, Sumbawa Timur, Papua dan Kampar Riau.
"Kalau setiap techopark investasinya sekira Rp 100 miliar-Rp 200 miliar dari APBN yang ada di masing-masing Kementerian. Tahun ini mulai dibangun dan harapan saya mulai beroperasi 2017," pungkas dia. (Amd/Nrm)
Advertisement
