Tim Komunikasi Jokowi Diminta Dongkrak Menteri Minim Pemberitaan

Sayangnya tim komunikasi itu tidak diberi mandat untuk menjadi juru bicara presiden. Padahal diaggap cukup penting.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 13 Mei 2015, 07:34 WIB
Presiden Jokowi saat kunjungan ke Jayapura, Papua, Sabtu (9/5/2015) . (Liputan6.com/Katharina Janur)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk tim komunikasi presiden yang diisi 2 staf khusus presiden, yakni Sukardi Rinakit dan Teten Masduki. Pembentukan tim tersebut dianggap langkah maju bagi Istana dalam membenahi masalah komunikasi Presiden kepada publik.

"‎Ini langkah positif Presiden, akhirnya mau menunjuk tim komunikasi. ‎Paling tidak ini merupakan sebuah lagkah yang bisa menata kelemahan komunikasi publik pemerintah," ujar pengamat komunikasi Herry Budiarto Selasa 12 Mei 2015.

"Selama ini kita tahu sinergitas, koordinasi, dan komunikasi antara anggota kabinet lemah, ini yang perlu dibenahi memang," sambung Herry.

‎Tim Komunikasi tersebut, kata Herry, diharapkan dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi mengenai kinerja pemerintah yang tidak tersampaikan ke publik. Terlebih beberapa menteri Jokowi kurang diketahui publik karena pemberitaan yang minim.

"Apa yang sudah dilakukan pemerintah dan para menteri itu minim diinformaiskn ke publik, ada menteri-menteri yang sebenarnya menguasai dan bekerja, namun minim pemberitaan di media sehingga tidak diketahui publik. Dengan adanya tim komunikasi ini, kita berharap kinerja pemerintah diketahui publik," kata dia.

Diperlukan Jubir

Sayangnya menurut Direktur Eksekutif Polcomm Institute itu, tim komunikasi itu tidak diberi mandat untuk menjadi juru bicara presiden. Padahal, yang menjadi titik lemah dari Jokowi adalah masalah komunikasi dan penyampaiannya ke publik. Untuk menutupi kekurangan tersebut dibutuhkan sosok juru bicara yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada p‎ublik.

"Tapi ini kan bukan jubir seharusnya menurut saya yang diperlukan adalah jubir. Kalau itu jubir, mestinya bisa lewat satu pintu. Paling tidak perencanaan komunikasinya yang dibuat, dibagi pos antar-menteri yang bicara kepada publik terkait isu apa. Jadi ketahuan mana menteri ada perencanaan dan konten harus seragam, tidak boleh beda-bedain untuk kurangi trust negatif akibat menteri salah bicara," kata dia.

Meski dianggap terlambat, menurut Herry, paling tidak pembentukan tim komunikasi menjadi langkah awal untuk menata komunikasi pemerintah dan juga mampu memperbaiki komunikasi Jokowi kepada publik. "Saya kira urgent, mumpung masih ada waktu 6 bulan, sebagai langkah awal ini sudah cukup baik," kata dia.

Terkait 2 tokoh yang ditunjuk Jokowi sebagai tim komunikasi, yaitu Sukardi Rinakit dan Teten Masduki, Herry menilai, keduanya memenuhi kriteria sebagai orang yang mampu memberi masukan terkait komunikasi yang baik terhadap Presiden.

"Pak Sukardi adalah orang politk, saya tidak meragukan. Kalau Mas Teten juga tidak meragukan, nggak ada masalah. Yang pasti perlu orang yang pahami dunia jurnalistik, karena akan lebih banyak bersinggungan dengan media," saran Herry. (Rmn)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya