Utang Warisan Rp 16,7 M Lunas, Kabupaten Soppeng Raih Status WTP

Liputan6.com, Soppeng - [Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng](‎2217867 ""), Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Staf Ahli Bupati Soppeng Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Andi Zulkarnain Soetomo mengatakan, ‎predikat WTP tersebut merupakan kado terindah yang diperoleh Pemkab jelang akhir masa jabatan Bupati Andi Soetomo.

"Kami sangat bersyukur hasil pemeriksaan BPK RI ‎menyimpulkan tata kelola keuangan Pemkab Soppeng, termasuk dalam kategori WTP. Ini merupakan kemajuan bagi kami dan akan terus kami pertahankan," kata Bogel sapaan akrab Andi Zulkarnain Soetomo kepada Liputan6.com, Selasa 12 Mei 2015.

‎Selama ini, kata Andi, kabupaten yang dikenal dengan ribuan kelelawarnya ini tidak mendapatkan [WTP](‎2217867 ""), lantaran terbelit utang warisan bupati sebelumnya yang mencapai Rp 16,7 miliar. Kasus utang pinjaman inilah yang menjadi temuan pihak BPK saat audit APBD 2012. Akibat temuan berulang-ulang dan aset yang tidak sesuai neraca, membuat BPK memberikan penilaian Disclaimer pada 2013.

‎"Utang yang menggerogoti neraca Pemkab Soppeng sejak 2005 itu telah berhasil dilunasi Andi Soetomo pada 2014. Alhasil BPK pun tak segan-segan memberikan opini WTP. Kami tentu sangat mengapresiasi hal ini," kata Andi.

Terpisah, Direktur Indeks Politica Indonesia‎ (IPI) Suwadi Idris Amir menilai predikat WTP sudah sewajarnya disematkan BPK RI terhadap Pemkab Soppeng. Sebab, berdasarkan survei terakhir pihaknya, 60,8% masyarakat Soppeng merasa puas dengan kinerja bupati Andi Soetomo selama 10 tahun berkuasa.

Survei tersebut digelar pada 10-20 Februari di Soppeng dengan melibatkan 840 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling. Margin of error atau tingkat kesalahan survei ini 2%. "Hanya 30% masyarakat Soppeng yang tidak puas dengan kinerja Soetomo," kata dia.

Menurut Suwadi, bidang kesehatan dan keamanan dianggap paling berhasil dengan tingkat kepuasan di atas 90%. Tingkat kepuasan masyarakat di bidang pendidikan 89,9%, sementara tingkat kepuasan bidang pengentasan kemiskinan, keagamaan, dan sosial diatas 70%.

"Dalam hal pelayanan pemerintah daerah serta bidang pertanian dan perikanan, tingkat kepuasan masyarakat di atas 63%. Sementara tingkat kepuasan atas program perbaikan infrastruktur daerah hanya 54,10%. Adapun tingkat kepuasan di bidang lain hanya 36,40%," terang Suwadi. (Rmn)