Liputan6.com, Jakarta -
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali memprakarsai promosi investasi terpadu dan terintegrasi di China, sebagai upaya menarik investasi dari negara tersebut, khususnya pada sektor infrastruktur.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengungkapkan promosi tersebut dilakukan dengan mengikuti event promosi terpadu yaitu Market Sounding, Policy Dialogue dan Business yang berlangsung pada 13-14 Mei 2015.
Forum dimaksudkan untuk memperkenalkan proyek-proyek infrastruktur skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang telah siap untuk ditawarkan kepada investor, dan melaksanakan fungsi BKPM sebagai clearing house agent yaitu fasilitator menyelesaikan hambatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.
"Melalui strategi promosi terpadu ini, BKPM mengharapkan keyakinan investor Tiongkok untuk menanamkan modalnya di Indonesia semakin kuat, sehingga realisasi investasi dari negara tersebut ke Indonesia juga semakin meningkat. Event ini juga merupakan follow up kunjungan Presiden Jokowi ke Tiongkok, akhir Maret yang lalu,” kata Franky, Sabtu (16/5/2015).
Franky menambahkan, dalam event promosi terpadu tersebut, BKPM menginformasikan profil proyek-proyek infrastruktur secara khusus, serta menjelaskan secara detail tentang tahapan alur pelaksanaan (dari proses tender proyek KPS hingga penandatanganan kontrak) maupun regulasi terkait.
Selain itu, investor yang hadir dalam kegiatan tersebut, juga dapat berkonsultasi langsung dengan para PJPK sebagai pihak pemilik proyek, dan memberikan masukan mengenai proyek-proyek yang ditawarkan.
Berdasarkan program pembangunan Pemerintahan Jokowi, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah menyusun proyek-proyek infrastruktur untuk mengakselerasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen - 7 persen sepanjang tahun 2015-2019.
Sebagai awal, KPPIP memprioritaskan 71 proyek infrastruktur potensial berdasarkan kriteria memiliki nilai strategis dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, dapat segera diimplementasikan, bermanfaat bagi socio-economic dan lingkungan, sesuai dengan kebutuhan, dan merupakan rekomendasi kementrian/lembaga terkait sektor dan pemerintah daerah.
Dari 71 proyek prioritas yang akan dilaksanakan baik oleh BUMN maupun swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan (KPS), terdapat 64 proyek bernilai di atas Rp 500 miliar per proyek termasuk 22 proyek prioritas di 2015.
Saat ini BKPM telah memiliki 8 proyek infrastruktur yang siap ditawarkan yaitu terdiri dari sektor pembangkit listrik, persampahan, jalan tol, air minum dan kereta api.
“Kami akan terus berupaya mendorong terciptanya pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan menyerukan kepada para pengusaha swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan peluang investasi pada proyek-proyek infrastruktur bernilai total lebih dari US$ 141 miliar dalam lima tahun. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen meningkatkan anggaran infrastruktur sebesar 63 persen tahun ini” tutup Franky.(Yas/Nrm)
