Liputan6.com, Jakarta - DPD RI menyebut pemerintah harus mengorbankan rakyat untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis pada 1998. Tak kurang dari Rp 1.500 triliun uang rakyat yang digelontorkan supaya ekonomi kembali terdongkrak.
Ketua DPD, Irman Gusman mengungkapkan, perekonomian bangsa ini kolaps atau krisis pada 1998 karena hanya ditopang pertumbuhan ekonomi yang terfokus pada wilayah-wilayah tertentu atau kota besar di Indonesia.
Advertisement
"Ekonomi rakyat Indonesia kolaps di 1998 karena masalah ekonomi yang bertumpu pada penguasaan ekonomi dari 50 konglomerat di kota-kota besar. Dan menurut saya ini gagal," tegas dia saat acara Forum Senator Ekonomi Rakyat di Jakarta, Minggu (17/5/2015).
Irman menjelaskan, dalam situasi krisis pada 1998 mengakibatkan perbankan bangkrut karena hanya membiayai beberapa konglomerat saja. Untuk memulihkan kembali perekonomian tersebut, rakyat Indonesia menjadi korban.
"Hampir Rp 1.500 triliun uang rakyat digelontorkan untuk membantu memulihkan ekonomi kita terutama perbankan," kata Irman.
Hasilnya, dia bilang, perekonomian Indonesia terus bertumbuh, di antaranya pada periode 2014 sampai saat ini, bahkan menempatkan negara ini di posisi 16 besar di dunia.
Sayangnya Irman menegaskan, kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia sudah semakin jauh. Hal ini ditunjukkan dengan indeks gini rasio yang mencapai 0,64 atau naik dari 0,31 di periode 2004.
"Sebenarnya kalau sudah 0,45, kerusuhan sosial bisa terjadi. Tapi inilah potret pertumbuhan ekonomi kita jika tidak ada dukungan dari semua pihak. Untuk itu perlu ada keberpihakan ekonomi kerakyatan, salah satunya revitalisasi dan membangun pasar tradisional," tandas dia. (Fik/Ahm)
