Ahok: Walikota-Bupati Tak Bisa Kerja, TNI-Polri Siap Gantikan

Ahok ingin Jakarta memiliki perubahan besar setelah berbagai pergantian pejabat.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 18 Mei 2015, 12:56 WIB
Total 'anggaran siluman' yang dituding Ahok telah disusupkan DPRD DKI mencapai Rp 105,876 miliar.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Ahok sudah beberapa kali merombak susunan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ahok ingin pelayanan di DKI Jakarta meningkat, tapi kalau tidak bisa anggota TNI-Polri siap menggantikan.

"Saya sudah tanya beberapa teman yang letkol, kolonel, kombe, AKBP, polisi, TNI mereka mau pindah ke pemprov bisa jadi bupati/walikota golongan 4b atau 4c. Lebih disiplin kalau bapak ibu tidak mau lakukan," tegas Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (18/5/2015).

Pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama itu ingin Jakarta memiliki perubahan besar setelah berbagai pergantian pejabat. Jakarta akan sangat malu sebagai ibu kota negara tidak bisa membenahi diri sendiri.

"Saya berharap tentu mengandalkan bapak ibu. Warga DKI tidak bisa nunggu, apalagi mundur-mundur apalagi proyek dinaikan harga satuannya. Saya tidak bisa mentoleransi itu. Semoga kita bisa mewujudkan harapan DKI.

Ahok bahkan rela memberikan biaya operasional Rp 50 juta kepada walikota dan bupati setiap bulannya. Sehingga dapat bekerja secara lebih baik dan warga DKI tidak lagi dipersulit.

"Saya kerja bukan ingin disukai bapak ibu. Saya ingin masyarakat DKI tidak diperes tidak dipermainkan lagi. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kalau tidak mau bantu kita kurangi, walikota kerjanya sangat keras ini. Kalau biasa biasa ganti," pungkas Ahok. (Mut)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya