Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal tuduhan yang dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, soal pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di media massa.
SBY mengaku terkejut dengan pernyataan Sudirman yang menyebut pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja mantan orang nomor satu di Indonesia itu.
"Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya, ketika menjadi Presiden dulu," kata SBY dalam akun twitter-nya @SBYudhoyono, seperti dikutip Selasa (19/5/2015).
SBY meminta Sudirman melakukan klarifikasi hal tersebut. Sebab, menurut dia, saat dirinya masih menjadi presiden, penyimpangan apa pun diberantas.
Bahkan, SBY telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang hakikatnya memberantas kejahatan dan penyimpangan apa pun.
Terkait isu Petral, Dia juga menegaskan tidak pernah menerima usulan soal pembubaran anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut.
"Saya tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius seperti mafia migas, pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," terangnya.
SBY bahkan telah memanggil dan berdiskusi dengan mantan Wapres Boediono dan lima mantan menteri terkait apakah memang pernah ada usulan pembubaran Petral. Semua menjawab tidak pernah ada. Termasuk tidak pernah ada tiga surat yang katanya pernah dilayangkan oleh Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan.
"Berita ini saya pandang sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Saya menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan. Mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah power yang masih saya miliki," ungkapnya.
Dia juga menegaskan, selama jadi presiden, tidak pernah mengintervensi BUMN mana pun, termasuk urusan tender dan bisnisnya. Dalam pengelolaan BUMN, saat itu SBY berpesan agar semua BUMN berkembang baik, bayar pajak, dan dividen, tidak ada korupsi dan jangan pula jadi sapi perah.
"Sebenarnya saya mendukung upaya pemerintahan Presiden Jokowi untuk melakukan penertiban, karena setiap Presiden hakikatnya juga begitu. Tetapi kenapa harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas bisa dibangun tanpa menjelekkan pihak lain. Tuduhan dan fitnah yang disampaikan Menteri ESDM dan pihak-pihak tertentu sulit saya terima. Rakyat Indonesia, doakan saya kuat menghadapi," paparnya.
Advertisement
Sekadar informasi, pemerintahan Jokowi telah membubarkan Petral karena dugaan sarang mafia migas pada Rabu, 13 Mei 2015. Keputusan ini diambil setelah dilakukan pembenahan dalam tubuh Pertamina sejak awal 2015.
Kini peran Petral dalam kegiatan ekspor dan impor minyak Pertamina dialihkan ke PT Pertamina Integrated Supply Chain (ISC Pertamina). (Ndw)
