4 Gubernur Absen Rapat dengan Pimpinan KPK

Liputan6.com, Semarang - Empat gubernur di Pulau Jawa tak hadir dalam rapat monitoring dan evaluasi persoalan pada pengelolaan sumber daya alam (SDA) sektor kelautan. Rencananya rapat itu dihadiri 4 kepala daerah, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranoeo, Jawa Timur Soekarwo, Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-Penyelamatan SDA) Indonesia pada sektor kelautan itu dihadari Plt pimpinan KPK Johan Budi. Para gubernur hanya mengutus perwakilannya.

Provinsi Jawa tengah diwakili Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko, Deddy Mizwar mewakili Jawa Barat, dan Jawa Timur diwakilkan Fathur Rozaq dari dinas perikanan dan kelautan Provinsi Jatim. Sedangkan DIY diwakilkan Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan Didik Purwadi.

Tak ada penjelasan khusus mengenai ketidakhadiran Ganjar Pranowo selaku tuan rumah dari acara tersebut. Melihat hal ini, Johan Budi pun mempertanyakan keseriusan pemerintah di 4 provinsi itu.

Menurut dia, sejak Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, terlihat semakin banyak sumber daya kelautan yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Sehingga acara ini dianggap penting untuk kepala daerah.

"Sektor Sumber Daya Alam sangat krusial. Presiden mengatakan harus bergerak cepat untuk selamatkan SDA yang tersisa. Harusnya bisa serius, tetapi banyak yang tidak hadir. Ini (rapat) sangat penting. Presiden saja tidak hanya seremeonial biasa. Kita memang harus serius," kata Johan dalam sambutannya di gedung Gradhika Bhakti Praja, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (19/5/2015).

Meski demikian plt wakil ketua KPK itu tetap mengapresiasi pihak yang sudah hadir dan berharap rapat yang digelar di Jawa Tengah itu bisa membawa manfaat.

"Jangan sekadar seremonial, mendengarkan ceramah, pulang, hilang semua. Terima kasih yang sudah jauh-jauh datang sekadar mendengarkan komitmen kita. Kita digaji rakyat dan harus mau bekerja untuk rakyat," ucap Johan.

Bukan hanya 4 gubernur yang absen, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga tak hadir. Susi menugaskan staf ahli menteri bidang kemasyarakatan dan hubungan antarlembaga Kementerian Kelautan Iin Siti Djunaidah.

"Mohon maaf, Bu Susi ada keperluan mendesak yang tidak bisa diwakilkan," kata Iin mengawali sambutannya setelah Johan Budi.

Johan Budi menambahkan, tahun ini KPK mulai masuk ke pencegahan korupsi di sektor kelautan setelah sebelumnya di sektor migas. KPK sudah mengkaji di sektor kelautan yang menemukan rendahnya kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang hanya sebesar rata-rata 0,3 persen per tahun.

Selain itu kontribusi PNBP dari sektor perikanan, dalam kurun lima tahun terakhir hanya sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional.

Dia menjelaskan, nilai produksi perikanan laut pada 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun. Tapi pada faktanya PNBP sumber daya perikanan tidak sebesar nilai produksi ikan laut yang terdata.

"PNBP sumberdaya perikanan berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp 229 miliar tahun 2013, 0,3 persen atau Rp 215 miliar tahun 2012, dan 0,29 persen atau Rp 183 miliar tahun 2011," tukas Johan. (Ali/Mut)