Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyatakan, Indonesia peduli dengan masalah kemanusiaan dan tak akan membiarkan begitu saja para pengungsi Rohingya yang tertolak oleh negaranya sendiri. Karena itu, kata dia, RI akan menampung pengungsi Rohingya serta Bangladesh selama 1 tahun.
"Kita setuju selama satu tahun menanganinya," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/5/2015). "Maka aspek kemanusiaan kita harus menjamin kalau dia mendapatkan kesulitan, ya ditampung diberi makan," imbuh dia.
Balas Budi
JK mengatakan, peran Indonesia membantu para pengungsi itu akan lebih besar bila disertai dengan kerjasama internasional. Kerjasama ini bisa saja berupa jaminan, setelah satu tahun menangani para pengungsi, mereka bakal dikembalikan ke negara asalnya.
"Jadi nanti contohnya pengungsi Bangladesh itu harus kembali karena dia pengungsi ekonomi bukan gara-gara tekanan politik. Tapi yang betul-betul kena masalah kemanusiaan kita tampung, kita usahakan di mana mereka dicarikan negara yang cocok begitu," pungkas JK.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu mengatakan, alasan penerimaan pengungsi itu berlandaskan pada Pancasila. Terutama sila kedua yang berbunyi: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Selain itu, apa yang dilakukan Indonesia merupakan balas budi terhadap dunia internasional. Saat Aceh terkena bencana tsunami, pihak internasional datang membantu.
Soal dana pun bukan masalah bagi Indonesia. JK mengatakan Indonesia merupakan negara besar yang mampu menanggung para pengungsi.
"Tak usah bicara dana, negara ini tak miskin-miskin amat," tutur dia.
JK menuturkan, pihak TNI tidak boleh menghalau para pengungsi tersebut karena perkara ini merupakan masalah kemanusiaan. Saat ini, pihak pemerintah sedang mencari lokasi khusus untuk menampungnya. Namun, lokasi ini baru dipakai ketika jumlah pengungsi sudah tak bisa ditampung.
"Kalau jumlah besar harus ditempatkan di satu tempat yang cocok dan baik kita lagi pelajari," pungkas JK.
Rohingya...
Advertisement
Pengungsi Rohingya merupakan salah satu masalah kemanusian yang paling disorot dunia saat ini. Sebab Myanmar tempat penduduk Rohingya tinggal, menolak memberi kewarganegaraan bagi etnis tersebut.
Pada Juni dan Oktober 2012, kerusuhan bernuansa etnis pecah di negara bagian Rakhine, Myanmar. Puluhan ribu warga Rohingya kemudian meninggalkan wilayah mereka. Kekerasan etnis ini menewaskan ratusan orang dan membuat 140 ribu warga minoritas tersebut kehilangan tempat tinggal.
Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar meski telah tinggal beberapa generasi di negara yang dulunya bernama Burma tersebut. Praktis, mereka sulit mendapatkan pekerjaan, sekolah ataupun jaminan kesehatan. Karena itulah mereka mengungsi.
Sementara Malaysia dan Thailand menolak kehadiran kaum Rohingya. Dari keterangan Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia Wan Junaidi Jafaar, negaranya bisa memberi makan dan berbuat baik pada pengungsi, tapi tidak bisa menerimanya di sana.
Pemerintah Thailand bahkan mengeluarkan pernyataan cukup keras terkait rencana hadirnya pengungsi Rohingya di negaranya. Mereka mengatakan, warga Rohingya tidak diinginkan kehadirannya di negara itu. (Ndy/Ein)
