Mensos: Program KIP Hapus Stigma Anak Miskin

"Menstigma keluarga tidak mampu dengan menyebut anak miskin itu kan tidak baik."

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 22 Mei 2015, 22:45 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansyah (kiri) saat menghadiri Temu Karya Nasional VII Karang Taruna di Jakarta, Rabu (20/5/2015). Pemerintah menargetkan menurunkan kemiskinan yang saat ini 10,96 persen menjadi 7 persen. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Makassar - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengaplikasikan nawacita kelimanya, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia. Langkah itu terkandung dalam Program Indonesia Pintar dengan belajar 12 tahun.

Bahkan program bantuan pendidikan ini juga ditujukan untuk mengubah stigma anak keluarga tidak mampu sebagai anak Indonesia pintar. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Menstigma keluarga tidak mampu dengan menyebut anak miskin itu kan tidak baik. Makanya ada Program Indonesia Pintar yang tools-nya itu KIP (Kartu Indonesia Pintar). Sehingga mereka akan termotivasi kalau dia anak Indonesia dan harus pintar," kata Khofifah, Jumat (22/5/2015).

Lebih lanjut, Khofifah berharap mulai saat ini stigma anak miskin tidak ada lagi. Dengan adanya KIP, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa termotivasi meningkatkan semangat belajarnya hingga menjadi generasi pintar, bukan generasi miskin.

"Saya harap itu menjadi motivasi dan dorongan mereka untuk mengidentifikasi dirinya sebagai anak pintar. Yang tadinya mungkin malas mengerjakan PR tapi karena harus menjadi anak Indonesia pintar akhirnya giat belajar," sambung dia.

Selain itu, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur ini juga mengatakan, semua pelajar dari keluarga kurang mampu berhak mendapatkan KIP. Pemerintah setempat harus mendata warganya yang layak dan berhak diberikan bantuan pendidikan.

"Anak-anak kurang mampu baik pendidikannya berbasis sekolah agama maupun umum harus disisir. Sehingga mereka mendapat perlindungan pendidikan melalui KIP," tutur Khofifah.

Ia juga menceritakan, Kamis 21 Mei kemarin Presiden Jokowi pertama kali meluncurkan KIP di pesantren di Jawa Timur. "Maka pesantren-pesantren yang santrinya tidak membayar dan berasal dari keluarga tidak mampu diharapkan bisa mendapat bantuan juga," pungkas Khofifah. (Ali)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya