Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi memilih 9 wanita sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penunjukkan 9 srikandi tersebut mengejutkan banyak pihak.
Seperti dialami Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, melihat latar belakang mereka, mereka tidak perlu diragukan.
Advertisement
"Surprise (terkejut) justru," kata Jusuf Kalla di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat 22 Mei 2015.
Pria yang akrab disapa JK ini mengatakan, para wanita yang dilibatkan dalam pansel ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kaum hawa. Apalagi, mayoritas anggota pansel memiliki latar belakang ekonomi.
"Ini kan pertimbangannya bahwa korupsi itu selalu hubungannya dengan masalah ekonomi. Jangan lupa. Bukan hanya hukum. Jadi kalau orang KPK tidak mengerti ekonomi, tentang bisnis, itu juga tentu kurang. Ini bukan hanya masalah hukum semata," tutur dia.
Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto mengatakan, penunjukkan 9 srikandi pansel ini juga sebuah kejutan. Namun, kejutan tersebut bersifat positif karena belum pernah dilakukan sebelumnya.
"Kita semua mengalami kejutan yang menyenangkan. Ini suatu keputusan jalan tengah yang out of the box," kata Nico dalam diskusi 'Plong: KPK Ber-Pansel Ibu Pertiwi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Mei 2015.
Nico menuturkan, 9 pansel KPK tersebut merupakan nama-nama yang tidak pernah dibayangkan oleh publik sebelumnya. Padahal, ada beberapa nama yang berpeluang dan ramai dibicarakan menjadi pansel komisioner KPK.
"Nama-nama yang sering beredar kan biasanya kalau dari bidang tata negara ada Saldi Isra, atau dari hukum ada Bang Todung (advokat senior Todung Mulya Lubis)," tutur dia.
Dia yakin, Jokowi memilih 9 pansel tersebut berdasarkan keahliannya. Pansel ini memberikan harapan baru untuk memilih komisioner KPK yang berkualitas.
10 Kali Lipat Lebih dari Pria
Sementara itu, beredar kabar Destry Damayanti yang ditunjuk sebagai adalah salah satu staf Menteri BUMN Rini Soemarno. Namun, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian BUMN Teddy Poernama menyatakan, Destry Damayanti bukan staf ahli Menteri Rini Soemarno ataupun Kementerian BUMN.
"Bukan staf ahli Kementerian BUMN, tapi Ketua Gugus Tugas Ketahanan Ekonomi di Kementerian BUMN," kata Teddy saat dihubungi, Jumat 22 Mei 2015. Sedangkan untuk posisi di Bank Mandiri, Destry Damayanti menduduki jabatan sebagai Chief Economist Bank Mandiri.
"Dia di Bank Mandiri sebagai ekonom. Kan bisa dari mana saja menjadi ekonom di Bank Mandiri itu, bisa dari akademisi atau mana saja," kata Teddy.
Anggota Komisi III DPR Meutya Hafid menilai, kabar yang menyebutkan Destry Damayanti tersebut merupakan ujian bagi tim seleksi calon pimpinan KPK.
"Ini menjadi ujian bagi kaum perempuan, baru 9 nama saja, ada negatif juga," kata dia.
Dia khawatir dengan kinerja Pansel Capim KPK tersebut. Lantaran, kinerja pansel tersebut mempertaruhkan nama perempuan.
"Deg-degan, khawatir yang 9 ini tidak siap kerjanya, kerjanya harus 10 kali lebih baik dari laki-laki. Karena ekspektasinya tinggi, kerjanya harus di atas standar dari pansel sebelumnya," kata Meutya dalam diskusi 'Plong: KPK Ber-Pansel Ibu Pertiwi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie berharap, agar Pansel Capim KPK sensitif dengan keinginan masyarakat terhadap calon pimpinan KPK.
"Ada yang persoalkan Ketua Pansel KPK yang dikabarkan staf menteri (Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno), biarlah (isu) ini jadi milik publik, dan publik sendiri nanti yang bela," ucap Grace dalam diskusi 'Plong: KPK Ber-Pansel Ibu Pertiwi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2015).
Grace menambahkan, terlepas dari isu tersebut, Pansel calon Pimpinan KPK diharapkan benar-benar mencari dan memilih calon terbaik. Dia berharap, agar Pansel tersebut melibatkan publik dalam pemilihan calon Pimpinan KPK. Hal ini agar tudingan adanya muatan politis pascaberedarnya isu Ketua Pansel KPK Destry Damayanti merupakan orang dekat Menteri BUMN Rini Soemarno terbantahkan.
"Makanya kuncinya satu, libatkan publik, Pansel terbentuk yang katanya staf menteri kan satu, sisa-sisanya kan nggak. Contoh Ibu Yenti (Pansel KPK), saya tahu beliau, beliau galak kalau urusan tindak pidana pencucian uang. Saya yakin orang seperti Ibu Yenti, tidak mau dilobi," papar dia.
Grace menjelaskan, seandainya ada anggota Pansel yang dekat dengan orang tertentu, maka tidak akan berpengaruh dengan hasil seleksi. Karena putusan Pansel pimpinan KPK sendiri bersifat kolektif kolegial.
Jokowi Temui Srikandi
Presiden Jokowi berencana menggelar pertemuan dengan para srikandi yang dipilihnya itu pada Senin 25 Mei 2015.
"Nanti hari Senin. Kalau nggak siang atau nggak sore lah ketemu," kata Jokowi di peresmian gedung di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Mei 2015.
Jokowi memastikan, telah memantau rekam jejak 9 Srikandi pencari ksatria KPK itu sebelum memutuskan penunjukkan. Jika memang diragukan, masyarakat dipersilakan untuk menelusurinya sendiri rekam jejak mereka.
"Kalau sudah saya keluarkan, ya saya sudah memastikan itu. Tapi kalau kamu nggak percaya, ya silakan cek sendiri," ujar Jokowi.
Dia pun mempertanyakan sumber informasi Destry Damayanti sebagai orang dekat Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut dia, masyarakat hendaknya bisa menelusuri rekam jejaknya secara langsung tanpa terpengaruh dengan kabar yang berkembang.
"Katanya siapa? Informasinya siapa? Jangan seperti itu. Ya kamu cek saja sendiri, kamu cek sendiri track record-nya seperti apa, integritasnya seperti apa, kompetensinya seperti apa," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan, 9 Srikandi tersebut merupakan orang yang memiliki integritas pada bidangnya masing-masing. Mereka bukan orang pesanan dari pihak mana pun. "Tanyakan sendiri ke sana. Dicek sendiri," tukas Jokowi.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya mengungkapkan, 9 anggota Pansel KPK terpilih itu lantaran telah memiliki 3 kriteria. Yaitu integritas, kompetensi, dan keberagaman.
Berikut 9 anggota Pansel Capim KPK:
1 . Destry Damayanti (Ekonom, ahli keuangan, dan moneter) sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Enny Nurbaningsih (Pakar Hukum Tata Negara, Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional) sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Harkrituti Haskrisnowo (Pakar Hukum Pidana dan HAM, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham) sebagai Anggota
4. Betti S Alisjabana (Ahli IT dan manajemen) sebagai Anggota
5. Yenti Garnasih(Pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang) sebagai Anggota
6. Supra Wimbarti (Ahli psikologi SDM dan pendidikan) sebagai Anggota
7. Natalia Subagyo (Ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi) sebagai Anggota
8. Diani Sadiawati(Ahli hukum, Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas) sebagai Anggota
9. Meuthia Ganie-Rochman (Ahli sosiologi korupsi dan modal sosial) sebagai Anggota
"Harapan beliau memang ini Pansel harus segera bekerja, semangatnya adalah bukan semata-mata berhenti memilih orang, tapi memilih orang yang akan dibawa ke DPR sebagai bagian dari upaya membentuk institusi KPK berwibawa," kata Pratikno. (Mvi)
