Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengakui proses perizinan membangun di Palembang, Sumatera Selatan membutuhkan waktu cukup panjang. Namun pihaknya optimistis, rumah seharga Rp 75 juta per unit itu bakal terwujud di tahun ini.
Ketua Umum APERSI, Eddy Ganefo mengungkapkan, saat ini APERSI tengah mengurus izin kepada pemerintah Kota Palembang. Proses perizinan perumahan tersebut membutuhkan waktu cukup lama.
Advertisement
"Izinnya lama sekali dari pemerintah kotanya. Itu izin untuk membangun, nanti larinya ke Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lainnya. Kalau untuk lahannya enggak ada masalah," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Eddy menargetkan proses perizinan selesai dalam waktu tiga bulan. Hanya saja, dia sendiri tidak yakin karena terlihat prosesnya dipersulit.
"Target saya tiga bulan, tapi kok kalau melihat bisa enam bulan ya. Ini berbelit-belit, mungkin karena mentalnya, jadi apa yang disampaikan Pak Presiden dan Pak Menteri soal reformasi birokrasi belum dijalankan dengan baik," tegas Eddy.
Dia mengakui seharusnya izin pembangunan rumah, apalagi khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah bisa tuntas hanya dalam waktu dua bulan. Meksi begitu, Eddy tetap optimistis, pembangunan rumah termurah akan terealisasi tahun ini.
"Kalau izinnya enam bulan, masih bisa sih tahun ini tapi di penghujung tahun banget. Sedangkan tujuan kami untuk mendukung program Sejuta Rumah di 2015," terang Eddy.
Seperti diberitakan sebelumnya, Eddy mengaku sedang mempersiapkan pembangunan rumah dengan harga di bawah Rp 100 juta per unit. Ini adalah untuk pertama kalinya di Indonesia dan masuk Program Sejuta Rumah.
"Kami akan membangun rumah tapak tipe 36 di Kota Palembang. Hunian ini merupakan rumah yang termurah di Indonesia," ucap dia.
Disebut rumah termurah, kata Eddy, karena hunian ini akan dibanderol dengan harga Rp 75 juta per unit. Target sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dia menjelaskan, APERSI telah menyediakan lahan seluas 10 ha di Palembang.
"Ada 400 unit rumah yang dibangun di atas tanah 10 ha. Jadi kami mau buktikan bikin di pusat kota masih bisa, karena ada pengembang yang merengek-rengek minta menaikkan harga rumah," tegasnya. (Fik/Ahm)
