BPK Masih Pertimbangkan Audit KPU Terkait Pilkada Serentak?

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertimbangkan melakukan audit kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu diperoleh setelah Pimpinan DPR menggelar rapat bersama BPK, Komisi II DPR, dan  Komisi III DPR.

Audit diperlukan karena meningkatnya anggaran penyelenggaran Pilkada serentak dari Rp 3 miliar menjadi Rp 7 miliar.

"Dari scoop audit cukup realistis dilaksanakan dalam waktu dekat," kata Anggota I BPK Agung Firman Sampurna usai rapat di ruang Pimpinan DPR, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Agung mengatakan pihaknya akan menyerahkan hasil rapat dengan DPR kepada sidang badan di BPK. Hasil sidang akan memutuskan secara final apakah audit terhadap KPU akan dilakukan atau tidak.

"Akan disampikan secara resmi kepada pimpinan DPR. Apabila hasil sidang badan kami dapat laksanakan audit dan biasanya tak ada penolakan terhadap BPK kita akan melaksanakan audit tersebut," kata Agung.

Agung belum dapat memastikan kapan audit akan dimulai. Namun demikian, ia yakin audit tidak akan mengganggu tahapan Pilkada yang akan dimulai tidak lama lagi.

"Kami punya keyakinan dilihat kan audit berdasarkan lingkup audit berkaitan dngan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pilkada dan itu kami cukup yakin bisa kami lakukan walau pun tak kami sebutkan berapa cepat. Apabila akan diputuskan, akan kita laksanakan. Akan kita serahkan DPR," tandas Agung.