Liputan6.com, Padang: Status PT Semen Padang di Padang, Sumatra Barat, masih dianggap bermasalah. Buktinya, sejumlah massa yang mengatasnamakan masyarakat Padang, Sumatra Barat, berunjuk rasa dengan tertib di Kantor DPRD Padang dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (24/10). Mereka menuntut DPRD setempat merealisasikan tuntutan spin off PT Semen Padang dan menggelar sidang paripurna untuk mengambil alih pabrik semen itu secara sepihak.
Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menuntut pemerintah daerah dan DPRD setempat mengingatkan pemerintah pusat segera merealisasikan tuntutan spin off PT Semen Padang sesuai memorandum DPRD Sumbar, 25 Oktober 2000 silam. Menurut mereka, spin Off adalah harga mati.
Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Sumbar Arwan Kasri menanggap positif. Bahkan dia menegaskan untuk meminta pemerintah pusat supaya jangan melakukan put option pada 26 Oktober mendatang. Sebab bila hal itu dilakukan, DPRD Sumbar akan melakukan sidang paripurna untuk mengambil alih PT Semen Padang secara sepihak.(MTA/Denni Risman dan Aldian)
Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menuntut pemerintah daerah dan DPRD setempat mengingatkan pemerintah pusat segera merealisasikan tuntutan spin off PT Semen Padang sesuai memorandum DPRD Sumbar, 25 Oktober 2000 silam. Menurut mereka, spin Off adalah harga mati.
Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Sumbar Arwan Kasri menanggap positif. Bahkan dia menegaskan untuk meminta pemerintah pusat supaya jangan melakukan put option pada 26 Oktober mendatang. Sebab bila hal itu dilakukan, DPRD Sumbar akan melakukan sidang paripurna untuk mengambil alih PT Semen Padang secara sepihak.(MTA/Denni Risman dan Aldian)
