Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki visi misi yang tertuang dalam sembilan program yang disebut [Nawa Cita](2149045/ ""). Program ini untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Meski demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, hal itu tidak mudah untuk mencapainya. Lantaran mental aparatur sipil negara saat ini belum sepenuhnya memiliki integritas. Hal ini dibuktikan dengan masih ada birokrasi di beberapa instansi yang berbelit-belit.
Advertisement
"Saya sepakat apapun visi-misi Nawa Cita, faktor kuncinya adalah birokrasi. Jika birokrasi berbelit, tidak berjalan, jauh dari harapan masyarakat, Nawa Cita hanya akan menjadi dokumen, sulit diwujudkan," kata Yuddy di Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Untuk itu dia mengimbau kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) membuang jauh-jauh gambaran birokrat yang priayi. Para aparatur sipil negara harus menjadi birokrat yang merakyat dan maksimal melayani masyarakat.
"Aparatur pemerintah adalah lokomotif, mereka harus betul-betul memiliki satu visi-misi, persepsi dan draft langkah yang sama dalam melaksanakan tugasnya," tegas Yuddy.
Seperti diketahui di era pemerintahan Jokowi, Yuddy telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas PNS. Salah satu hal yang dilakukan yaitu dengan melakukan moratorium CPNS.
Selain meningkatkan kualitas aparatur sipil negara moratorium ini dilakukan untuk menciptakan efisiensi kinerja sebuah birokrasi. Tak hanya itu dengan adanya efisiensi tersebut dapat mengurangi anggaran belanja setiap daerah di Indonesia yang masih banyak dialokasikan untuk belanja aparatur dibandingkan dengan belanja modal pembangunan daerah. (Yas/Ahm)
