Begini Cara BNP2TKI Bekali Mantan TKI

BNP2TKI menganggarkan Rp 49,7 miliar untuk program kegiatan peningkatan kualitas mantan TKI.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 03 Jun 2015, 19:00 WIB
Nusron Wahid (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memfokuskan kegiatan pada peningkatan kualitas TKI purna yaitu TKI yang akan dipulangkan menjelang masa moratorium TKI ke negara-negara di Timur Tengah.

"Tujuannya agar para TKI purna atau mantan TKI yang dipulangkan bisa mandiri dan tidak menjadi TKI lagi. Kita buat prioritas program 2016 itu namanya TKI Purna yang kita berikan pelatihan," kata Kepala BN‎P2TKI Nusron Wahid saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Nusron menambahkan, ‎pelatihan para TKI tersebut tergantung kemauan dan melihat potensi daerah dari para TKI tersebut ke depan. Nusron mengatakan, pelatihan yang didasari dari potensi itu akan lebih efektif untuk bekal para TKI kembali ke daerahnya masing-masing.

"Macam-macam nanti pelatihannya. Konsepnya ada pelatihan pertanian, wirausaha seperti restoran ada juga salon. Ya itu tergantung potensi daerahnya," terang Nusron.

Untuk target, Nusron menyebutkan, pihaknya akan memberikan pelatihan terhadap TKI purna tersebut hingga belasan ribu TKI.‎ "Setahun targetnya 16.000 (TKI Purna)," sebut dia.

Nusron menuturkan, pasca dilatih para TKI purna tersebut tidak langsung dilepas begitu saja untuk mengembangkan apa yang didapatkan dalam pelatihan. Dia menegaskan, BNP2TKI akan mencarikan jalan keluar dengan menggandeng donatur agar TKI purna tersebut dapat bekerja atau berusaha secara profesional.

"Ini disebutnya konsep inkubasi dan itu ada 5 tahap. Di antaranya TKI purna itu dilatih, diajak produksi dan didampingi dan dicarikan penjamin dari pembiayaan (produksi pasca pelatihan) dan penjualan hasil produksi," kata Nusron.

Dalam menyiapkan program tersebut, Nusron menganggarkan Rp 49,7 miliar yang dipaparkan di depan Komisi IX DPR yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun, anggaran tersebut sempat mendapat beberapa kritikan dari anggota Komisi IX.

Meskipun mendapat beberapa kritikan, Nusron menyatakan, pihaknya siap melaksanakan program TKI purna tersebut agar para mantan TKI yang dipulangkan dalam masa moratorium tersebut menjadi keratif dan mandiri.

"Berapapun anggarannya, kita laksanakan. Jangan terpaku sama anggaran," tandas Nusron Wahid. (Taufiqurrohman/Ahm)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya