Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko berasal dari Angkatan Darat. Sesuai tradisi yang berlaku, tongkat komando akan bergeser ke Angkatan Udara karena sebelum Moeldoko, Panglima TNI dijabat Agus Suhartono dari Angkatan Laut. Namun, Presiden Joko Widodo mendobrak tradisi itu.
Jokowi telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI baru. Selanjutnya, calon panglima pilihan Jokowi ini harus melalui rangkaian fit and proper test di DPR.
Politikus PDIP yang juga anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin merasa yakin dengan keputusan Presiden.
"Saya yakin, keputusan Presiden dalam menggunakan haknya untuk memilih Jenderal TNI Gatot merupakan keputusan yang sudah melalui proses yang cukup panjang, dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk aspek politik dengan segala risikonya," ujar Hasanuddin kepada Liputan6.com, Rabu (10/6/2015).
Dia pun meminta agar semua pihak menghormati keputusan Presiden Jokowi. "Dengan demikian, apapun keputusan presiden, kami menghormatinya. Karena presiden lah pemilik hak prerogatif itu," tutur Hasanuddin.
Sementara itu, anggota Komisi I lainnya yang merupakan politikus PPP, Syaifullah Tamliha menyambut baik dengan munculnya nama KSAD sebagai pengganti Jenderal TNI Moeldoko.
"Ya kalau Presiden telah menyampaikan kepada DPR tentang calon Panglima TNI, maka saya menyambut baik langkah itu. Karena itu langkah yang tercepat. Karena kalau lama-lama dibiarkan akan menimbulkan gesekan di TNI. Sehingga tidak menimbulkan polemik di publik," jelas Tamliha.
Dia menegaskan sudah tidak ada lagi perdebatan giliran matra mana yang memimpin. "Prajurit itu jangan sampai mengikuti perkembangan publik. Apakah bergiliran dan tidak bergiliran," minta Tamliha.
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, berharap masalah penunjukan tersebut tidak menimbulkan kegaduhan dan keributan.
"Saya berharap pergantian Panglima TNI tidak diwarnai kebisingan yang tidak perlu," tutur Politikus PKS itu.
Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Komisi I, Tantowi Yahya menyatakan KSAD Gatot bukanlah Perwira TNI karbitan. Gatot mendapatkan jabatannya dengan usaha sendiri.
"Pak Gatot itu bukan perwira karbitan, yang sama pada posisi sekarang karena kinerja dan capaian-capaian lainnya," kata Tantowi.
Politikus Golkar itu menilai sosok Gatot akan bisa diterima oleh semua kesatuan. "Jadi orang seperti beliau itu akan mudah diterima oleh instansi," pungkas Tantowi. (Bob/Ado)
Presiden Jokowi Terobos Tradisi, KSAD Gatot Disambut Baik DPR
KSAD Gatot bukanlah Perwira TNI karbitan dan dia mendapatkan jabatannya dengan usaha sendiri.
diperbarui 10 Jun 2015, 06:23 WIBKSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. (Antara Foto/Sahrul Manda Tikupadang)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Apa itu Gaffer: Peran Krusial dalam Produksi Film dan Video
Profil 3 Paslon Cagub dan Cawagub untuk Pilkada Jakarta 2024, Pilih yang Mana?
6.259 Personel Disiagakan Amankan Proses Pemungutan Suara di Pilkada Jakarta 2024
Jenis Surat Suara di Pilkada 2024, Ketahui Bedanya Surat Suara Gubernur dan Wali Kota/Bupati
Alasan Gus Baha Kenapa Harus Hafal Al-Qur'an, Sederhana Banget
Saatnya Relawan dan Timses Bersih-Bersih Alat Peraga Kampanye Pilkada Garut 2024
Tak Terhentikan! Timnas Esports Indonesia Tancap Gas ke AEG 2024 Usai Juarai WEC
Menilik Keseriusan Indonesia Memangkas Karbon
7 Resep Martabak Telur Lezat untuk Sajian Spesial di Rumah, Mudah Dibuat
7 Fakta Penangkapan Gubernur Bengkulu oleh KPK, Barang Bukti Rp7 Miliar
Profil Rio Haryanto, sang Mantan Pembalap F1 yang Akan Segera Menikahi Athina Papadimitriou
Apa itu Folktale: Mengenal Cerita Rakyat yang Melegenda