Kontras: Jenderal Gatot Nurmantyo Bersih Pelanggaran HAM

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjadi calon tunggal Panglima TNI dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelejen Negara (BIN).

Terkait hal itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) angkat bicara. Menurut Koordinator Kontras Harris Azhar nama Gatot sama sekali tidak ada catatan pelanggaran HAM, tapi Jokowi harus memberi penjelasan memilih calon dari angkatan darat lagi.

"Nama Gatot itu sebenarnya bersih, tidak ada catatan terkait pelanggaran HAM. Namun yang patut disesali adalah Presiden Jokowi tidak menjelaskan hal itu. Ini krusial, karena siklus yang dilakukan dari zaman Gus Dur itu agar AD tidak didominasi di mana pada saat era orde baru banyak catatan buruknya," ujar Harris di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

"Pertimbangan ini harus jelas. Jangan-jangan hanya untuk kestabilan politiknya dan memproteksi dari ancaman posisinya sebagai Presiden," tambah dia.

Sementara itu, Harris merasa kecewa dengan nama Sutiyoso yang menjadi calon Kepala BIN. Dia menilai Sutiyoso tidak layak.

"Sutiyoso itu tidak layak. Selain sudah tua, dari partai pendukung yang suaranya tidak signifikan serta kita tidak tahu bagaimana kapasitasnya dalam hal intelejen. Jangan sampai publik melihat Presiden tidak bekerja serius," tutur dia.

Haris menjelaskan pria yang akrab disapa Bang Yos ini diduga terlibat dalam kasus 27 Juli yang dikenal Kudatuli dan pernah yang menjadi gubernur yang pernah melakukan penggusuran untuk kepentingan pembangunan mall-mall besar.

Harris pun menuturkan, masih banyak nama yang bisa dan layak menjadi Kepala BIN.

"Sebenarnya banyak yang nama layak menjadi Kepala BIN. Ada Sulaiman Ponto (Mantan Kepala BAIS RI) dan TB Hassanudin (yang sekarang menjadi anggota Komisi I DPR). Nama yang terakhir itu kan jelas. Dari partai pendukungnya dan tentu PDIP akan senang hati," pungkas dia. (Alv/Mut)