Dukung Program Jokowi, Menhub Minta Anggaran Rp 105 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memasang pagu anggaran sebesar Rp 105,43 triliun selama periode 2015-2019. Dengan usulan pagu indikatif senilai Rp 55,3 triliun di tahun ini, guna mendukung program kedaulatan maritim, pengembangan kawasan pariwisata, daerah tertinggal, daerah perbatasan dan kawasan industri.

"Untuk periode lima tahun, Kemenhub mengusulkan Rp 105,43 triliun. Sedangkan pagu indikatif tahun ini total senilai Rp 55,30 triliun," ucap Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Jika dirinci, usulan pagu indikatif Kemenhub 2016 terdiri dari alokasi untuk Sekretaris Jenderal Rp 887,22 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 100,31 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Rp 4,22 triliun, Ditjen Perhubungan Laut mencapai Rp 11,49 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 16,04 triliun.

Adapula alokasi anggaran untuk Badan Litbang Rp 228,25 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 5,79 triliun. Jadi total Rp 55,30 triliun.

Anggaran tersebut, tutur Jonan, digelontorkan untuk program pengelolaan darat, pengadaan, pemasangan rambu dan marka jalan di 33 provinsi.

"Banyak jalan nasional yang tidak ada rambu dan markanya. Ini sangat berbahaya. Memang dana harus banyak tapi demi keselamatan, khususnya jalan di luar kota-kota besar," terang dia.

Kegiatan prioritas lainnya di 2016, sambung dia, peningkatan jalur kereta api sepanjang 28,6 kilometer (km), pembangunan jalur kereta api tahap pertama, badan jalur kereta api sepanjang 277,4 km. Pembangunan jalur kereta api pemasangan rel dan penyelesaian sepanjang 109,6 km dan pengadaan material rel sepanjang 1.530 km dan wesel 558 km.  

"Untuk Ditjen Perhubungan Laut fokus pada kegiatan subsidi kapal perintis, mengelola pelabuhan yang ditangani BUMN selama ini dan kurang visibel. Dan Ditjen Perhubungan Udara prioritasnya memperpanjang runway di 14 lokasi, lanjutan pembangunan bandar udara di 11 lokasi, perluasan apron dan pelebaran taxiway dan sebagainya," papar Jonan.

Dari usulan pagu anggaran periode 2015-2019 dan tahun ini, Komisi V DPR RI masih akan membahas lebih dalam bersama Kemenhub pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Dirjen dan pejabat Eselon. Rencananya RDP akan berlangsung mulai 11-12 Juni 2015.(Fik/Nrm)