Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) memprotes dukungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mendukung keberadaan Gojek di Ibukota. Tapi, protes yang dilayangkan itu terkesan terlambat.
"Bukanlah ojek sekarang lebih baik daripada yang dulu. Loh, kenapa sekarang ribut Organda? Dulu nggak pernah ribut?" tanya Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (12/6/2015).
Menurut Ahok, ojek saat ini sudah semakin baik, terlebih dengan keberadaan Gojek. Dengan sistem baru ini, tukang ojek tidak perlu keliling mencari penumpang, parkir di trotoar dan lain-lain. Bahkan, mereka diberi asuransi, mengenakan helm, dan dijamin aman.
"Ojek di Jakarta sudah ada berapa lama? Puluhan tahun. Pernah nggak Organda ribut? Nggak pernah. Kenapa begitu ada Gojek ribut?" tanya Ahok.
Ahok menilai, seleksi yang dilakukan Gojek mirip dengan seleksi pedagang di Lenggang Jakarta. Kalau sang tukang ojek dinilai tidak memenuhi syarat, tentu tidak akan dipilih.
"Kamu tes kejiwaan, tukang ngebut, ngaco, bahaya, tidak diterima," tutup Ahok.
Takut Sama Tukang Ojek
Ahok mendukung Gojek karena memiliki sistem yang baik. Dia pun mengira Organda takut dengan keberadaan Gojek.
"Saya tanya, Organda itu kok dulu nggak pernah ribut sama ojek? Takut ya sama tukang ojek?" tanya Ahok, lagi.
Keberadaan Gojek memang menyita perhatian Ahok. CEO Gojek Nadiem Makarim pernah mendatangi Ahok untuk memaparkan sistem ojek baru itu. Mantan politisi Golkar dan Gerindra itu bahkan berniat mengintegrasikan Gojek dengan Transjakarta melalui konsep Smart City. Rencana ini ditentang Organda karena dinilai tidak ada landasan hukum.
"Enggak usah pakai landasan hukum juga jalan sendiri (integrasi Gojek). Justru dengan Gojek melatih dia (tukang ojek). Kalau kamu enggak bener melanggar, kamu dicoret," kata Ahok.
Ahok bukan menutup mata dengan kekosongan aturan untuk melibatkan Gojek ke sistem transportasi massal. Tapi, nyatanya keberadaan mereka cukup membantu masyarakat di tengah moda transportasi besutan Pemprov DKI yang belum siap sepenuhnya.
"Kita sadar tidak ada landasan hukum untuk mengatur ojek. Makannya saat ada swasta membuat Gojek, ada sekarang Grab Bike. Itu saingan gitu, yang diuntungkan siapa? Tukang ojek. Kita juga ketolong ojek ini jadi lebih rapi," pungkas Ahok.
Advertisement
Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan, sebelumnya memprotes keras pernyataan Ahok terkait dukungan terhadap Gojek. Bagi dia, meminta tukang ojek bergabung ke Gojek sangat keterlaluan.
Menurut Shafruhan, tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 tentang Ketentuan Angkutan Umum Orang dan Barang, mengatur soal sepeda motor sebagai kendaraan umum.
"Sepeda motor bukan diperuntukkan untuk angkutan umum orang dan barang, tetapi Gubernur DKI justru tabrak aturan-aturan yang ada," ujar Shafruhan.
Namun Ahok meminta Organda fokus mengurusi bus yang tidak memiliki izin resmi, ketimbang memprotes kehadiran Gojek di Jakarta. Karena keberadaan ojek dengan sistem online itu cukup membantu masyarakat Jakarta. (Rmn/Mut)
Baca Juga
