Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi angkat bicara terkait tudingan bahwa kebijakan internasional tidak menjadi prioritas dalam pemerintahan Presidken Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut Menlu Retno, tudingan Indonesia menerapkan nasionalisme sempit dan tidak mementingkan kebijakan internasional, sama sekali tidak benar. Sebab, dalam bulan ke-7 pemerintahan Jokowi, kebijakan luar negeri tetap menjadi prioritas.
"Sejak hari pertama memerintah Presiden Joko Widodo mengatakan apa saja kepentingan nasional kita dengan begitu jelas. Dengan begitu jelasnya kepentingan nasional kita maka begitu mudah bagi saya memerincinya apa yang menjadi kebijakan luar negeri," ucap Retno di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (13/6/2015).
"Melindungi teritori kita, melindungi WNI kita di luar negeri, memperkuat diplomasi ekonomi adalah prioritas utama kebijakan luar negeri kami. Komitmen untuk terlibat dalam regional serta pergaulan internasional juga merupakan prioritas utama kami," tambah dia.
Dalam 7 bulan terakhir, Retno mencontohkan, Presiden Jokowi telah menghelat 25 pertemuan dengan pemimpin dunia. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menghadiri 5 konferensi tingkat dunia.
Sementara untuk dirinya, Menlu Retno menjelaskan sudah mengadakan 53 pertemuan bilateral. Serta mengunjungi 22 negara.
"Bagaimana bisa ada yang bilang Indonesia mengadopsi nasionalisme sempit kala Indonesia membantu Vanuatu segera setelah kejadian topan Pam. Dan saat Indonesia membangun rumah sakit, mengirim obat, dan kebutuhan mendesak lain bagi warga Nepal yang terkena gempa," jelas dia.
"Apakah ini bisa disebut nasionalisme sempit ketika Indonesia menyediakan penampungan sementara bagi ribuan imigran ilegal di Aceh dan Sumatera Utara," pungkas Menteri Retno. (Ans/Ein)
Advertisement
