Liputan6.com, Jakarta - Pengajuan dana aspirasi sebanyak Rp 15-20 miliar oleh DPR dipandang sarat kepentingan. Banyak pihak yang menilai ini jebakan untuk Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengatakan, Presiden Jokowi harus menolak usulan tersebut. Penolakan ini untuk menampik dugaan transaksional dengan DPR guna mengamankan situasi politik.
"Jangan sampai bentuk transaksional melekat kepada Presiden Jokowi dengan menyetujui dana aspirasi masuk dalam APBN agar situasi politiknya (yang sebagian besar beda koalisi). Karena itu Presiden Jokowi harus menolak usulan tersebut. Selain itu ini menjebak pemerintahan juga, karena jika ada korupsi, DPR bisa cuci tangan, karena anggaran ini kan dikelola atau dieksekusi oleh pemerintah daerah dan Kementerian terkait," ujar Apung dalam sebuah diskusi di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (14/6/2015).
Peneliti Indonesia Budget Centre (IBC) Roy Salam meminta publik jangan terjebak dana aspirasi sebagai bentuk kerja DPR. "Jangan kita terjebak bahwa DPR tidak bekerja karena tidak ada duit. Problemnya kan apakah DPR itu berfungsi atau tidak? Secara konstitusional DPR itu sudah baik. Tinggal disikronkan saja sistem parlemen dengan sistem politik yang ada," jelas Roy.
Menurut dia, jangan sampai dana ini semakin menaikkan nama legislator di daerah pemilihannya. "Yang bahaya jika para legislator ini mengatakan dana aspirasi ini adalah dananya di dapilnya. Ini kan jelas ada komoditi politik yang dibawa," tegas Roy.
Selain itu, dengan adanya dana aspirasi, jelas mengintervensi program-program pemerintah yang notabene DPR hanya perlu mengawasi.
"Ibarat sebuah bus, sopirnya eksekutif, di mana penumpangnya eksekutif juga. Tapi ada satu penumpang yang bernama legislatif (DPR). Si supir kan enggak bisa maksa si legislatif ini diturunkan di mana. Mau tidak mau, si supir akan bertanya mau diturunkan di mana. Gambaran ini kan jelas intervensi bentuknya," pungkas Roy. (Bob/Mut)
Dana Aspirasi Jebakan untuk Pemerintahan Jokowi-JK?
Presiden Jokowi harus menolak usulan dana aspirasi.
diperbarui 14 Jun 2015, 15:57 WIBKompleks Gedung DPR (Liputan6.com/Faisal R Syam)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Usai Nyoblos, Anies Baswedan Minta Warga Jakarta Lawan Serangan Fajar
Cerita Usaha dan AgenBRILink di Wilayah Transmigrasi Merauke Dorong Kemajuan Ekonomi Lokal
Pramono Ajak Warga Jakarta Gunakan Hak Pilih di Pilkada
Ridwan Kamil Pilih Salat Subuh Berjamaah dan Ziarah ke Makam Sebelum Nyoblos ke Bandung
Investor Abaikan Donald Trump, S&P 500 dan Dow Jones Cetak Rekor Baru
Pramono dan Keluarga Gunakan Hak Pilih di TPS 046 Cipete Selatan, Warga Doakan Menang Satu Putaran
Menteri Ara Minta Target Penyaluran KPR FLPP Naik Jadi 800 Ribu Rumah di 2025
Terlanjur Terima Duit Serangan Fajar Pilkada, Harus Bagaimana? Simak Kata Buya Yahya
Top 3 News: PDIP Tegaskan Tersangka Judi Online Alwin Jabarti Kiemas Bukan Keluarga Megawati
Nonton Gemini Man (2019) di Vidio: Pertarungan Seru Will Smith Melawan Dirinya Sendiri
Hasil Penelitian Adalah: Panduan Lengkap Menyusun dan Menganalisis
Ini Pesan Anies Baswedan untuk Warga Jakarta di Momen Pencoblosan Pilkada 2024