Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mulai memberlakukan pungutan pengembangan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) supporting fund (CSF) per 1 Juli 2015. Pungutan ini akan dikenakan kepada pelaku usaha dan eksportir produk CPO dan turunannya.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bayu Krisnamurthi mengatakan pungutan ini bersifat wajib bagi perusahaan dan eksportir komoditas tersebut. Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar pungutan.
Advertisement
"Ada sanksinya," ujar Bayu di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Bayu menuturkan, sanksi yang dikenakan bagi perusahaan yaitu bersifat administratif, salah satunya yaitu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengeluarkan larangan ekspor bagi perusahaan yang bersangkutan.
"Apabila ada perusahaan sawit yang tidak mengikuti ketentuan ini, maka Kemendag berhak untuk melarang ekspor. Jadi bentuknya adalah sanksi administrasi dalam bentuk larangan ekspor," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah mulai memungut dana terkait program CPO fund pada 1 Juli 2015. Untuk mengelola pungutan ini, pemerintah juga telah membentuk badan layanan umum (BLU) dengan nama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (Dny/Ahm)
