Tolak Sutiyoso Jadi Kepala BIN, 6 Mahasiswa di DPR Dibawa ke Pos

Para mahasiswa ini membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap Sutiyoso di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 15 Jun 2015, 19:05 WIB
Ketua Umum PKPI Sutiyoso juga terlihat di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jakarta, (5/10/14). (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi berunjukrasa di dalam Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Mereka menolak Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pria yang akrab disapa Bang Yos itu dipilih Presiden Joko Widodao sebagai calon tunggal Kepala BIN, untuk menggantikan Marciano Norman yang akan memasuki masa pensiun.

Para mahasiswa ini membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap Sutiyoso. Di kompleks DPR, mereka langsung masuk ke Gedung Nusantara III sambil meneriakkan 'tolak Sutiyoso' berulang kali. Namun, aksi ini tak berlangsung lama, karena petugas pengamanan dalam (Pamdal) Gedung DPR segera menghentikan.

Sempat terjadi aksi tarik-menarik spanduk antara mahasiswa dan petugas Pamdal. Saat ini, para mahasiswa masih diamankan di posko Pamdal DPR yang berada di Gedung Nusantara III untuk diminta keterangan.

Koordinator unjuk rasa, Samheru, mengatakan BIN seharusnya dipimpin individu yang mampu menghadirkan rasa aman di masyarakat. Namun, Presiden sepertinya lupa Sutiyoso sempat disebut-sebut turut berperan dalam kasus penyerangan markas PDI pada 27 Juli 1996.

Samheru mengatakan ada 3 tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa damai itu. Pertama, mereka meminta agar setiap anggota DPR wajib menolak Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN.

"Kedua, meminta agar DPR mengembalikan nama calon kepala BIN itu kepada Presiden Jokowi, kemudian diganti dengan nama lain yang bersih dari permasalahan HAM. Ketiga, mendesak anggota DPR untuk konsisten melakukan pengawalan penuntasan kasus pelanggaran HAM di RI," pungkas Samheru.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya mengatakan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso harus melepaskan jabatan di partai politik, untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

"Sampai sekarang, Presiden (minta Sutiyoso) tetap tidak boleh rangkap jabatan. Standarnya memang begitu," kata Pratikno di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu 13 Juni lalu.

Pratikno mengatakan, Sutiyoso yang saat ini menjabat Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), memiliki banyak pengalaman, baik dalam aspek pendidikan dan pemerintahan terkait bidang intelijen.

Dengan alasan itu, kata Pratikno, Sutiyoso dinilai layak diajukan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). "Kelengkapan pendidikan dan pemerintahan itulah yang sebetulnya dijadikan alasan Presiden Jokowi untuk mengajukan beliau menjadi Kepala BIN," ujar Pratikno. (Rmn/Yus)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya