Dikritik Lantaran Tolak Dana Aspirasi, Ini Jawaban Fraksi Nasdem

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Jhonny G Plate menyatakan, pihaknya sejak awal konsisten tidak mendukung dana aspirasi.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 16 Jun 2015, 17:51 WIB
Suasana sidang paripurna pembukaan reses di ruang paripurna gedung DPR, Jakarta, Senin (23/3/2015). (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Nasdem di DPR menolak dana aspirasi Rp 15 hingga 20 miliar bagi setiap anggota dewan, yang diperuntukkan sebagai program penyalur aspirasi masyarakat di dapil atau daerah pemilihan masing-masing.

Penolakan Fraksi Nasdem tersebut mendapat kecaman dari anggota Fraksi PDIP Sudin.‎ Sebab, penolakan dana aspirasi dari Fraksi Nasdem dinilai tidak beralasan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Jhonny G Plate menyatakan, pihaknya sejak awal konsisten tidak mendukung dana aspirasi, yang mekanismenya melalui pengajuan program oleh anggota DPR.

"Dari awal Nasdem konsisten tidak mendukung aspirasi dapil disalurkan melalui DPR. Kita menyetujui (dana aspirasi) ‎itu mekanismenya melalui eksekutif, yakni disalurkan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) nasional," kata Jhonny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6/2015).

"Saat ini Musrenbang itu sudah selesai dan (anggarannya) sudah di APBN 2015," sambung dia.

Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan, salah tugas DPR ‎memang menyerap dan menyampaikan aspirasi dari dapil masing-masing. Namun, penyaluran aspirasi tersebut tetap melalui eksekutif, bukan legislatif.

"UU Nomor 25 Tahun 2004 sistem perencanaan nasional itu harus ditafsirkan mekanismenya melalui eksekutif. Karena pemangku anggaran dan pemangku kepentingan mekanismenya melalui eksekutif, yakni Musrenbang," jelas dia.

Jhonny menegaskan, kritikan anggota PDIP tersebut ‎atas nama pribadi sebagai anggota DPR, bukan suara Fraksi Nasdem.

"Itu kan kritikan atau penolakan dari anggota saja perorangan, bukan fraksi ya. Kan yang baru menyatakan sikap soal penolakan atau dukungan soal dana aspirasi secara fraksi baru Nasdem saja," tandas Jhonny.

Anggota Fraksi PDIP Sudin sebelumnya mengatakan,‎ penolakan dana aspirasi daerah pemilihan atau dapil oleh Fraksi Nasdem tidak beralasan.

"Mereka hadir dan setuju dana aspirasi kok dalam rapat Tim 30. Kalau sekarang mereka menolak, apa dasarnya?" kata Sudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 15 Juni 2015.

Sudin mengatakan, hari ini, Tim 30 dana aspirasi akan melakukan kunjungan dan rapat untuk meminta masukan dari berbagai pihak soal dana aspirasi tersebut.

Anggota Komisi IV DPR ini menambahkan, Fraksi PDIP bulat mendukung dana aspirasi pembangunan dapil Rp 20 miliar per tahun untuk setiap anggota DPR. (Rmn/Yus)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya