Perusahaan Kapal Jerman Bangun Pelabuhan di Lombok

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan perkapalan asal Jerman kepincut membangun pelabuhan di Lombok dengan nilai investasi jutaan dolar Amerika Serikat (AS). Pembangunan pelabuhan tersebut diperkirakan akan menyerap 2.000 tenaga kerja dan menguntungkan bagi warga setempat.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, Arifin Rudianto mengatakan, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan skema Privat Public People Partnership (PPPP) dalam pembangunan infrastruktur berskala besar.

"Jadi kerja sama ini bukan saja antara pemerintah dan swasta tapi melibatkan masyarakat. Misalnya saja dalam pengadaan lahan. Jadi lahan warga yang dipakai untuk infrastruktur ini, akan dibayar separuh dan sisanya dalam bentuk saham di proyek itu sehingga menguntungkan rakyat," tegas dia saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Ide tersebut, kata Arifin, bakal diterapkan pada proyek yang sedang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan perusahaan perkapalan asal Jerman untuk membangun pelabuhan di kawasan Lombok. 

Lebih jauh dijelaskan, latar belakang pembangunan pelabuhan ini karena perusahaan perkapalan asing itu memiliki kapal berukuran besar yang kesulitan melewati perairan di Selat Malaka.

"Kapal sebesar lapangan bola itu tidak  bisa lewat juga di Selat Sunda karena banyak tikungan, yang paling memungkinkan di Selat Lombok," ujar dia.

Untuk memudahkan pengangkutan barang dari atau menuju Selat Lombok ke negara Jepang, Korea lalu lurus ke Terusan Suez, dijelaskan Arifin, perusahaan Jerman itu meminta izin membangun pelabuhan di wilayah Lombok. 

"Nanti untuk persinggahan kapal mereka dan kapal lainnya di Selat Lombok. Dari Terusan Suez tinggal lurus ke Lombok, maka aman deh dari perompak," terangnya.

Arifin mengakui, perusahaan kapal asing ini sangat serius hingga telah menyiapkan modal ratusan juta dolar AS. Hanya saja, lanjutnya, mereka membutuhkan lahan hingga puluhan hektare (ha) dan mengurus perizinan.

"Mereka punya uang, yang penting ada izin dan tanah. Uang buat mereka tidak masalah, karena mereka butuh pelabuhan pengganti seperti di Singapura," ucapnya.

Menurut Arifin, pembangunan pelabuhan tersebut diperkirakan menyedot 2.000 tenaga kerja dan mengangkat perekonomian warga sekitar. Proyek pelabuhan ini diyakininya akan sangat menguntungkan masyarakat setempat yang lahannya terpakai untuk proyek itu.

"Selain menciptakan lapangan kerja, di kawasan pelabuhan akan dibangun pusat pendidikan pelayaran, industri pengolahan, apartemen bersubsidi. Jadi beliau mau memakmurkan rakyatnya," tutur dia.

Arifin berharap, pembangunan pelabuhan ini dapat segera terealisasi mengingat butuh proses panjang dalam pelaksanaannya. "Kami ingin bantu Gubernur NTB, maka dari itu dikaji lagi, menyusun framework bersama Gubernur NTB. Siapa operatornya, fee-nya, bagi hasil daerah karena secara ekonomi sangat menguntungkan," jelasnya. (Fik/Gdn)