Misbakhun Golkar Minta SBY Hati-hati Beri Opini Soal Dana UP2DP

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar M Misbakhun menanggapi cuitan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) . SBY diminta lebih berhati-hati menyampaikan opini soal UP2DP.

"Apa yg Pak @SBYudhoyono ketahui ttg Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)? Sbg ketum partai apa sdh tanya ke fraksi di DPR? Tdk ada yg namanya dana aspirasi dan dana tunai yg dipegang oleh anggota DPR dlm UP2DP. Pak @SBYudhoyono harus hati-hati memberikan opini," tulis Misbakhun dalam akun twitternya @MMisbakhun yang dikutip Liputan6.com, Selasa (16/6/2015).

Misbakhun menjelaskan DPR sepenuhnya sadar bahwa usulan dan pengelolaan APBN itu merupakan kewenangan eksekutif. Dalam UP2DP, anggota DPR menerima usulan melalui proposal dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Usulan itu kemudian direkap. Selanjutnya, usulan masyarakat yang sudah disampaikan melalui anggota DPR diteruskan kepada pemerintah pada saat membahas APBN.

"Dengan adanya UP2DP justru akan membantu proses bottom up yang ada akan lebih aspiratif untuk masyarakat secara merata," lanjut Misbakhun.

Wakil Ketua Tim Mekanisme UP2DP DPR itu menambahkan, proses bottom up yang saat ini berjalan tidak merata karena masyarakat berbeda pilihan politiknya dengan kepala daerah yang berkuasa. Namun, dengan adanya UP2DP, ia yakin ada saluran lain bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya demi kemajuan daerah.

"Apakah Pak SBY belum pernah tahu soal praktek Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) di DPRD Provinsi dan Kabupaten serta Kota? Perlu Pak SBY ketahui praktek Jasmas sudah berjalan dan anggota DPRD menjalankan kegiatan anggaran bersama pemerintah daerah," jelas Misbakhun.

Misbakhun mengaku penasaran dengan pandangan SBY yang menganggap anggota DPRD kabupaten/kota dekat dengan masyarakat di daerah pemilihan mereka. Karena dekat secara lokasi, belum tentu memiliki kedekatan psikologis.

"Harapan saya, Pak SBY bisa memahami soal UP2DP ini krn tdk ada dana aspirasi dan jatah proyek serta uang tunai dalam program ini. Saya mengapresiasi perhatian Pak SBY terkait program UP2DP ini. Paling tdk akan membuat anggota DPR makin hati-hati dlm melangkah," sebut Misbakhun.

Dalam cuitan, SBY sebelumya mengingatkan adanya potensi kerusakan sistem dengan alokasi dana aspirasi. Menurutnya, harusnya fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah mengatasi pertumbuhan ekonomi yang melambat.

"Jangan salah & jangan merusak sistem. Tidakkah saat ini fokus & prioritas pemerintah & DPR justru atasi perlambatan ekonomi dgn segala dampaknya thd kehidupan masyarakat?" tulis SBY. (Ali/Mar)