Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri di bawah koordinator Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Mereka membahas mengenai penanganan Pengungsi bencana Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara.
Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta agar relokasi pengungsi Gunung Sinabung bisa dipercepat. Jokowi juga mengkritik lambatnya pembangunan rumah pengungsi di kawasan tersebut. Dari 370 rumah yang sudah dibangun pemerintah, baru sekitar 130 rumah yang sudah ditempati.
"Ini perlu kita percepat sehingga para pengungsi bisa didorong untuk masuk ke lokasi relokasi," ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan pengungsi Gunung Sinabung di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Tidak hanya soal tempat tinggal, Jokowi juga menyinggung soal ketersediaan lapangan pekerjaan bagi para pengungsi.
"Artinya perlu juga lahan pertanian untuk memberikan mereka pekerjaan yang baru seperti yang sudah mereka kerjakan di tempat yang lama," ucap Jokowi.
Mantan Walikota Solo itu menegaskan, masalah-masalah yang berkaitan dengan pengungsi harus segera ditangani agar semua yang ada di lapangan bisa merasakan kehadiran pemerintah. Tindakan tersebut perlu dilakukan guna mencegah jatuhnya korban akibat erupsi Gunung Sinabung yang terus berlangsung.
Tampak hadir dalam rapat terbatas soal pengungsi Sinabung itu, antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Lalu Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Mensesneg Pratikno, Seskab Andi Widjajanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala Staf Presiden Luhut B Pandjaitan. (Mut)
Jokowi: Pengungsi Gunung Sinabung Perlu Lahan Pertanian
Tidak hanya soal tempat tinggal, Jokowi juga menyinggung soal ketersediaan lapangan pekerjaan bagi para pengungsi Gunung Sinabung.
diperbarui 18 Jun 2015, 16:29 WIBPresiden Jokowi memantau Ruang Pemantauan Ekspor Impor di Indonesia Port Corporation (IPC) Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (17/6/2015). Jokowi mencatat ada ketidakefisienan mencapai Rp 780 T dalam pengelolaan pelabuhan tersebut. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Nasib Kurs Rupiah Hari Ini, Menguat atau Makin Loyo?
Viral Bansos Pakai Logo RIDO, Basri Baco: Itu di Masa Kampanye
Helldy Agustian Sampaikan Terima Kasih kepada ASN yang Sudah Realisasikan Visi Misi Wali Kota Cilegon
Menang Satu Putaran, Pramono Anung dan Rano Karno Akan Langsung Gas Bekerja
Menu Diet Sayuran Hijau yang Tidak Membosankan dan Mudah Dicoba
Gunung Semeru Erupsi 5 Kali, Tinggi Kolom Letusan Capai 800 Meter
Hasil Quick Count Sementara Pilgub Jambi 2024, Haris-Sani Raup 60 Persen Lebih Suara
Industri Kosmetik RI Moncer, Diproyeksi Raup Pendapatan USD 9,17 Miliar di 2024
Update Quick Count Pilkada Bekasi 2024, Persaingan Masih Sengit
Menu Diet Rendah Garam Bisa Tetap Lezat dan Menyehatkan
Tingkatkan Keamanan EV, Fast Hadirkan Pemadam Api untuk Baterai Lithium
Tips Bolu Kukus Mengembang Tinggi: Panduan Lengkap Membuat Kue Mekar Sempurna