Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot menteri atau pejabat negara yang tidak bisa mencapat target kerja yang telah ditentukan. Namun, Sofyan juga meminta kepada Jokowi untuk memberikan apresiasi kepada menteri yang mempunyai kinerja baik.
Menurut Sofyan, mencopot jabatan menteri maupun pejabat negara merupakan hak prerogratif presiden dan merupakan hal yang biasa apabila pejabat tersebut tidak menunjukkan kinerja memuaskan.
"Presiden ingin semua pejabat perform, jadi ancaman bagi para pejabat tentu penurunan pangkat dan lainnya. Tapi memang yang perform mendapatkan reward, promosi dan sah-sah saja," ujar Sofyan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (19/6/2015).
Sofyan mengakui bahwa Jokowi merasa kecewa atau tidak puas dengan lambannya proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok sehingga Presiden melontarkan nada ancaman. "Presiden kesal dwelling time berjalan lamban, tapi beliau ngomongnya normatif saja," paparnya.
Kata dia, para menteri sudah menyerahkan laporan kinerja evaluasi 6 bulan lalu dan 6 bulan ke depan kepada Presiden kemarin. Dengan demikian, tambah Sofyan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden. "Kita lihat saja nanti," pungkas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu (17/6/2015). Di sana Jokowi mengunjungi dua tempat yaitu terminal penumpang dan ruang kontrol yang ada di Kantor Pusat.
Tak seperti biasanya, dalam kunjungannya kali ini Jokowi sedikit kesal dan kecewa terhadap pelayanan bongkar muat pelabuhan Tanjung Priok. Bagaimana tidak, dari kunjungannya ke Tanjung Priok pada akhir 2014, hingga saat ini waktu tunggu bongkar muat kapal masih belum ada perubahan.
"Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok, terutama yang terkait dengan dwelling time, kita termasuk yang terlama, (kendalanya) yang melayani tidak mau cepat," jawab Jokowi dengan muka datar.
Saat ini waktu tunggu bongkar muat kapal di pelabuhan perdagangan terbesar di Indonesia tersebut mencapai 5,5 hari. Jokowi sendiri berharap dwelling time tersebut sekitar 4,7 hari.
Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, waktu bongkar muat pelabuhan yang mencapai 4,7 hari tersebut memang lebih lama. Namun hal itu Jokowi mengatakan lebih baik mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbeda. "Tidak harus sama dengan negara tetangga, paling tidak mendekati, itu sudah bagus," tegas Jokowi.
Menindaklanjuti apa yang terjadi tersebut, Jokowi langsung mengumpulkan para pejabat terkait di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Dirjen Perhubungan Laut Bobby Mamahit, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan beberapa instansi terkait di Ruang Meeting kantor pusat Pelindo II.
Di sana, Jokowi langsung meminta para pejabat untuk menjelaskan di sektor mana yang mengalami kendala dan menyebabkan waktu bongkar muat masih lama. Namun sayangnya jawaban yang diberikan para pejabat yang ikut rapat tidak seperti yang diharapkan.
Para peserta rapat tidak menyebutkan secara spesifik di bagian mana yang menghambat, padahal Jokowi meminta jawaban yang langsung menujuk instansi yang bersangkutan. Mendapat jawaban yang tidak jelas, Jokowi pun langsung geram.
"Kalau bertanya tidak ada jawabannya ya saya akan cari sendiri dengan cara saya. Kalau sudah sulit, bisa saja dirjen saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa saja menteri yang saya copot, pasti kalau itu, karena kerja sama saya harus seperti itu," ungkap Jokowi dengan tegas.
Mendengar pernyataan Jokowi tersebut, para peserta rapat terlihat termenung dan menundukkan kepala mereka masing-masing tanpa ada yang kembali menjelaskan mengenai sumber masalah dwelling time.
Usulan Diganti
Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Soemarno mendapatkan kritik dari Pengamat Politik Arbi Sanit yang menilai kinerja menteri ini kurang memuaskan. Menteri ini pun diprediksi bisa masuk dalam jajaran menteri yang diganti (reshuffle) jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkenan.
Berbagai isu miring yang menimpa Rini, salah satunya dugaan penjualan aset BUMN, sudah bisa menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk mencopotnya dari jabatan menteri. “Karena dia sudah di posisi kontroversi secara publik, presiden dan partai pendukung,” jelas Arbi.
Namun dia mengakui, saat ini Jokowi masih belum memberikan sinyal kepastian perombakan kabinet dilakukan. Dia pun meminta presiden pertimbangan penggantian jajaran menteri yang dinilai tak kompeten.
Sebelumnya Menteri Rini Soemarno dikritik karena menggandeng SingTel dan meletakkan data E-goverment di Singapura yang dinilai mengancam rahasia negara.
Direktur Indonesian Club Gigih Guntoro menilai kebijakan Rini melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011, tentang Intelejen Negara lantaran telah menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta membangun pusat bank data di Singapura.
“UU Intelijen Negara yang menjelaskan bahwa barang siapa lalai menjual rahasia negara akan dipenjara selama 7 tahun,” paparnya. (Fik/Gdn)
Advertisement
