Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Johnny G Plate mengatakan, DPR hanya membuang-buang waktu karena membahas dan memproses dana aspirasi. Padahal, lembaga legislatif di Indonesia memiliki fungsi yang terbatas.
"Tidak bisa dana itu dipaksakan, lebih baik DPR menjalankan fungsi-fungsi utamanya, salah satunya dengan memastikan APBN berkualitas," kata Johnny di Jakarta, Sabtu (20/6/2015).
Johnny mengakui, pembangunan di desa-desa itu penting, namun harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apalagi usulan dana aspirasi terkesan tergesa-gesa sehingga akan berdampak buruk pada implementasinya.
"Melanjutkan ini (dana aspirasi) tidak akan memberi manfaat untuk pemerataan pembangunan, usaha untuk menyisip di ABPN 2016 akan berdampak buruk pada implementasinya," kata Johnny.
Dia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan tidak mengakomodasi wacana dana aspirasi karena program ini sudah berbahaya, bahkan sejak dari perencanaan.
"Bahayanya terlihat di perencanaan, jauh dari kualitas perencanaan yang baik. Kami ingatkan pemerintah untuk hati-hati, tidak perlu akomodasi ini," ucap Johnny.
Menurut dia, dalam melaksanakan tugas dan mandat UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) penafsirannya harus lebih substansif. Karena dalam UU itu, tidak secara eksplisit menyebut aspirasi disalurkan melalui rapat paripurna dan dianggarkan DPR.
Sedangkan dalam APBN, kata dia, pemerintah menyusun belanja negara sekitar Rp 6.000 triliun, lalu disusun prioritasnya pada Rp 2.000 triliun yang berarti seluruh kebutuhan telah disusun prioritasnya dan menghasilkan angka itu dan sudah dibahas di DPR.
"Peran DPR di UU MD3 dalam fungsi anggaran dalam pembangunan nasional itu menyusun asumsi mikro ketetapan postur APBN dan menyusun sasaran dari belanja negara," ujar Johnny.
Dia menjelaskan, MK telah menetapkan kewenangan DPR masuk ke satuan yang lebih dalam itu sudah dicabut. "Sehingga jika pembahasan dana aspirasi ini dilanjutkan ada kemungkinan DPR mengambil alih kewenangan eksekutif," pungkas dia. (Ant/Ado/Sss)
Fraksi Nasdem: DPR Tak Bisa Memaksakan Dana Aspirasi
Dia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan tidak mengakomodasi wacana dana aspirasi karena program ini sudah berbahaya.
diperbarui 20 Jun 2015, 17:44 WIBIndonesia Corruption Watch (ICW) bersama koalisi masyarakat menolak dana aspirasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus ke Indonesia, yang Penting Merah Putih
Cara Membuat Tape Ketan Putih: Panduan Lengkap untuk Hasil Lezat
VIDEO: Setelah 40 Tahun, Carlos Salas Akhirnya Gunakan Hak Pilih di AS
Harga Kripto 6 November 2024: Bitcoin Cs Menguat Terbatas
Cara Mengatasi Susah Tidur Secara Alami: Metode Efektif
Yamaha TMax Tech Max 2025 Dapat Penyegaran, Harga Naik Rp 20 Juta-an
Cara Membuat Putu Ayu Kukus yang Lembut dan Nikmat, Bisa Jadi Ide Usaha
Bagaimana Cara Mencari Makna Kata dalam Kamus? Sebuah Panduan Lengkap
Pemilu AS 2024, Jutaan Warga Tentukan Nasib Kamala Harris-Donald Trump
IKP Alami Tren Penurunan, Kebebasan Pers Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja
Gunung Ibu Erupsi Lagi, Semburkan Abu Vulkanik 1.000 Meter, Perhatikan Radius Bahaya!
8 Cara Membersihkan Emas Agar Berkilau Kembali: Panduan Lengkap