Pukat UGM: Polisi Boleh Daftar Capim KPK, Asalkan...

Liputan6.com, Yogyakarta - Proses pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) terus bergulir. Pendaftar KPK saat ini sudah mencapai 189 orang dari berbagai latar belakang, mulai advokat hingga kepolisian.

Adanya calon dari kepolisian yang ikut mendaftar dinilai sebagian orang untuk 'menggembosi' KPK dari dalam. Terkait hal itu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mempersilakan anggota Polri ikut menjadi bagian dari KPK dengan mendaftar calon pimpinan KPK.

Menurut dia, semua orang berhak menggunakan haknya mendaftar jadi capim KPK termasuk polisi. Namun ia mengatakan hanya satu polisi yang tidak boleh mendaftar capim KPK yaitu polisi tidur.

"Silakan saja anggota Polri mendaftar capim KPK. Yang tidak boleh mendaftar hanya polisi tidur. Jika dia mampu dan mempunyai integritas, ya enggak apa-apa mendaftar. Soal rekam jejak, beberapa kita juga sudah mencatat ada yang bermasalah," ucap Zainal di Yogyakarta, Sabtu (20/6/2015).

Zainal mengatakan, setiap anggota yang mendaftar capim KPK akan dilihat dari personal dan bukan lembaganya. Setiap orang yang mendaftar capim KPK akan dilihat kualitas dan integritasnya.

Jika memang tidak sesuai dengan kriteria, sambung dia, maka tidak akan diterima menjadi capim KPK. Sebab, KPK bukan Komisi Perwakilan Kepolisian atau Komisi Perwakilan Kejaksaan, sehingga tidak ada istilah negosiasi pesan kursi untuk pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

"Yang tidak berintegritas dan tidak mempunyai kapasitas, maka tetap tidak layak untuk memimpin KPK," tukas Zainal.

Dengan banyaknya jumlah pendaftar capim KPK, Zainal berharap tim Panitia Seleksi Capim KPK lebih cermat dan tepat dalam seleksi itu. Kecermatan dan ketepatan ini akan membuat Pansel Capim KPK tidak kecolongan ada orang-orang pesanan atau bermasalah menduduki pimpinan KPK ke depan.

"Tim Pansel harus lebih cermat dan ketat dalam 'mengayak' (menyeleksi). Jangan sampai bolong," tandas Zainal. (Ans/Vra)