Pemerintah Diminta Tak Bagi-bagi Saham Blok Mahakam

Pembagian saham 30 persen ke kedua perusahaan asing tersebut akan mengurangi kesempatan bagi PT Pertamina untuk dapat keuntungan maksimal.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 22 Jun 2015, 19:25 WIB
Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengaku ini disampaikan saat menggelar pertemuan dengan Serikat Pekerja Nasional Total Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Indonesian Resources Studies (IRESS) meminta pemerintah segera membatalkan rencana penyerahan 30 persen saham Blok Mahakam kepada PT Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation.

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mengatakan, pembagian saham 30 persen ke kedua perusahaan asing tersebut akan mengurangi kesempatan bagi PT Pertamina untuk memperoleh keuntungan maksimal hingga 100 persen.

"Sebaliknya pemerintah dituntut untuk segera menyerahkan 100 persen saham Mahakam kepada Pertamina," kata Marwan, di Jakarta, Senin (22/6/2015).

Menurut dia, dengan menjadi pemegang saham mayoritas tunggal Mahakam maka Pertamina akan menjadi penghasil migas terbesar di Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sehingga perannya sebagai pendukung utama ketahanan energi nasional dapat terwujud.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said telah memutuskan jika Pertamina bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hanya diberi 70 persen saham Blok Mahakam. Sementara 30 persen sisanya dibagi merata kepada Total dan Inpex.

Pertamina telah ditunjuk sebagai operator Blok Mahakam sejak Januari 2018. Sedang pemberian saham kepada Total dan Inpex didasari keinginan pemerintah untuk memberi apresiasi kepada operator existing yang sudah menunjukkan kinerja baik dan komitmennya untuk berinvestasi. (Pew/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya